Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi Saat Adukan Langkah Moeldoko

Kompas.com - 11/08/2023, 13:17 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan isi pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk merebut kepemimpinan Demokrat.

Ia mengatakan pertemuan dengan Jokowi berlangsung di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 2021 lalu.

Ketika awal mula Moeldoko dan sejumlah mantan kader Demokrat berupaya untuk menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk menggulingkan kepemimpinan AHY.

“Ketika saya menjelaskan kepada beliau (Jokowi) dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa,” ucap AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: PK Moeldoko Ditolak MA, AHY Ucapkan Terima Kasih pada Mahfud dan Yasonna Laoly

Mendengar pernyataan itu, AHY mengaku menjelaskan kepada Jokowi bahwa bagaimanapun, Moeldoko adalah anak buahnya.

Ia mengklaim saat itu publik ingin Jokowi melakukan tindakan tegas kepada Moeldoko.

“Masyarakat sudah berharap, seharusnya ada langkah-langkah yang lebih menentukan. Misalnya, kalau KSP Moeldoko melakukan perbuatan tidak etis, merampas partai yang berdaulat harusnya ada hal-hal lain (yang dilakukan Jokowi), selain hanya ditanya,” papar dia.

Namun, AHY mengaku tak ingin mendesak atau memaksa Jokowi bersikap lebih jauh kepada Moeldoko.

“Kita juga tidak ingin mengotak-atik hak prerogatif Presiden, tapi rakyat yang bicara, kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu,” sebut dia.

Baca juga: MA Tolak PK Moeldoko soal Demokrat, Anies: Kebenaran Akhirnya Menang

Akhirnya, ia menyatakan bahwa Demokrat fokus menjaga soliditas internal untuk menjaga kedaulatan partai.

“Hikmah besarnya adalah, justru Demokrat termasuk salah satu yang melakukan konsolidasi,” imbuh dia.

Mahkamah Agung (MA) telah menolak upaya peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait kepemimpinan Demokrat.

Keputusan itu diambil bertepatan dengan perayaan ulang tahun AHY yang ke 45 pada Kamis (10/8/2023).

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sempat menyatakan bahwa Jokowi juga tak menyetujui langkah politik Moeldoko yang mengganggu Demokrat.

Mahfud mengungkapkan Jokowi meminta hukum ditegakan dan Moeldoko jangan sampai bisa memimpin Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com