Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PK Moeldoko Ditolak MA, AHY Ucapkan Terima Kasih pada Mahfud dan Yasonna Laoly

Kompas.com - 11/08/2023, 13:04 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan terima kasih pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ucapan terima kasih itu disampaikan karena Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak gugatan peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal kepemimpinan Partai Demokrat.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menko Polhukam dan Menkumham atas komitmennya untuk penegakan hukum yang adil di negeri ini,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: AHY Sebut PK Moeldoko Sempat Mengganggu Psikologis Kader Demokrat

Selain itu, ia juga mengapresiasi para hakim MA yang telah mengambil keputusan untuk menolak PK kubu Moeldoko tersebut.

“Terima kasih telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan juga kebenaran murni,” kata AHY.

Di sisi lain, AHY mengaku bahwa PK Moeldoko sempat mengganggu internal maupun eksternal Demokrat.

Dari sisi internal, menurutnya banyak kader yang khawatir putusan MA bakal memenangkan kubu Moeldoko.

Baca juga: MA: Putusan Tolak PK Moeldoko soal Demokrat Tak Berkorelasi dengan Ultah AHY

Sementara itu, dari sisi eksternal, masyarakat menjadi ragu apakah Demokrat bisa mengikuti Pemilu 2024.

“Mereka semua takut, khawatir, jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini, dengan susah payah, dirampas begitu saja oleh para pembegal partai,” ujar AHY.

Sebagaimana diketahui, Mahfud MD sempat memberikan respons di awal upaya kubu Moeldoko melakukan gerakan merebut kepemimpinan Demokrat pada awal 2021.

Mahfud juga menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlibat dalam langkah Moeldoko.

Sebaliknya, Mahfud mengklaim mendapatkan pesan dari Jokowi untuk menegakkan hukum dan tak boleh Demokrat jatuh ke tangan mantan Panglima TNI itu.

Sementara itu, Yasonna Laoly menjadi salah satu pihak yang digugat oleh Moeldoko dalam PK karena Kemenkumhan mengakui kepemimpinan Demokrat yang sah berada di tangan AHY.

Baca juga: Kudeta Demokrat yang Kandas...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com