Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaminan Nyawa Achmad Soebardjo buat Bebaskan Soekarno-Hatta...

Kompas.com - 02/08/2023, 17:27 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Achmad Subardjo bertaruh nyawa untuk “melepaskan” Soekarno dan Hatta dari penculikan Rengasdengklok.

Dialah sosok yang berani memberikan jaminan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Alkisah, 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Mendengar kabar itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk mengumukan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.

Golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan Darwis bahkan mengancam akan terjadi pertumpahan darah jika desakan mereka tak dikabulkan.

Namun, Soekarno dan golongan tua menolak. Mereka mengaku tak ingin terburu-buru, apalagi rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia sedang dipersiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Baca juga: Menengok Rumah Penculikan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok

Berangkat dari situ, 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta, membawanya ke sebuah rumah milik warga keturunan Tionghoa bernama Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

Soekarno dan Hatta dibawa ke luar kota karena para pemuda khawatir keduanya terpengaruh oleh Jepang. Selama penculikan, keduanya juga terus diyakinkan oleh golongan muda untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan.

Di Jakarta, Achmad Soebardjo bernegosiasi dengan kelompok muda. Mewakili golongan tua, Soebardjo bersepakat dengan Wikana untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Atas jaminan itu, Soebardjo lantas dibawa ke Rengasdengklok oleh perwakilan golongan muda, Yusuf Kunto, guna menjemput Soekarno dan Hatta.

Baca juga: Ketika Soekarno-Hatta Diculik ke Rengasdengklok, Sahur Mencekam Jelang Proklamasi

Jaminan nyawa

Di Rengasdengklok, Soebardjo sempat bertemu Mayor Pembela Tanah Air (Peta) Subeno.

Kepada Soebardjo, Subeno bertanya, apakah mungkin proklamasi diumumkan sebelum tengah malam pada hari itu juga. Dengan cepat, Subardjo menjawab tidak mungkin.

“Sekarang sudah sekitar jam delapan (malam). Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya,” kata Soebardjo sebagaimana dituliskan Harian Kompas, 16 Agustus 1969.

“Bagaimana kalau jam 6 besok pagi?” desak Mayor Subeno.

“Saya akan berusaha sekuat tenaga supaya selesai jam 6 pagi, tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres,” ucap Soebardjo.

“Kalau tidak, bagaimana?” lanjut Subeno.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com