Menpan-RB Ingatkan Pentingnya Ubah Paradigma Administratif Jadi Dampak bagi Masyarakat

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas terus memastikan agar reformasi birokrasi berdampak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkannya, ia meminta para bupati dan jajaran yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) agar melakukan perubahan cara pandang dalam upaya mencapai target masing-masing daerahnya.

"Untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, perlu perubahan paradigma dari orientasi input yang cenderung administratif, berubah menjadi orientasi outcome," ujar Anas saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Apkasi 2023, di Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Biasanya, lanjut dia, orientasi input cenderung pada administratif dengan patokan kisaran anggaran yang telah dan akan dihabiskan.

Baca juga: 106 Komisioner Baru KPUD Jalani Orientasi di Rindam Jaya

Sementara itu, orientasi outcome lebih cenderung terhadap dampak kinerja nyata yang dihasilkan dan dirasakan masyarakat.

Menurut Anas, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran agar lebih memberikan dampak.

Dalam konsep money follow program, kata dia, besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Sementara itu, pada konsep program follow result, pemilihan program dan kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.

"Upaya ini dilakukan karena tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran instansi pemerintah yang tidak memiliki hasil atau manfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, kinerja dan dampak program pembangunan dapat dirasakan," jelas Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Kepala Dispertaru Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah, Pemda DIY Siapkan Plt

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya hingga 2022 telah melakukan penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja di tingkat pemerintah daerah (pemda).

Strategi tersebut, kata Anas, telah menghasilkan efisiensi dan pencegahan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp 121,9 triliun.

“Hal tersebut merupakan wujud efisiensi anggaran atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” imbuh mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) itu.

Lebih lanjut, mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan bahwa kinerja pegawai secara nasional telah mencapai 99,76 persen serta berpredikat Baik dan Sangat Baik.

Baca juga: Pastikan Kualitas Jalan, Bupati Banyuwangi Cek Pembangunan Jalur Lingkar Rogojampi-Gendoh

Namun, sebut Anas, persentase kinerja tersebut bertolak belakang dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat, pelayanan publik yang buruk, disiplin pegawai, dan masalah-masalah lainnya.

Menurutnya, fenomena tersebut menandakan bahwa predikat kinerja pegawai belum selaras dengan capaian kinerja organisasi.