Kepada Pihak yang Desak Nasdem Mundur dari Koalisi Pemerintah, Surya Paloh: Belum Matang Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengaku banyak mendapat desakan dari sejumlah pihak agar Nasdem hengkang dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, ia menekankan bahwa Nasdem tetap konsisten dengan sikapnya untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai masa jabatannya berakhir.

“Jadi pemikiran-pemikiran kita yang belum diterima sepenuhnya, ada kesalahpahaman di antara kita. Bahkan, ada yang meminta kalau perlu Nasdem keluar sajalah segera,” ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Paloh menganggap bahwa masih ada pihak yang mencampuradukkan urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan posisi Nasdem saat ini sebagai partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

Baca juga: 2 Menteri Nasdem Enggan Tanggapi Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Menurut Surya Paloh, dua hal itu merupakan urusan yang berbeda. Sebab, Nasdem sudah mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014.

“Pilihan boleh berbeda, toh Presiden Jokowi enggak bisa terpilih lagi ketiga kalinya, kalau ada kan Mahkamah Konstitusi (MK) memungkinkan, ya ngapain susah-susah mencari Presiden yang lain. Jokowi saja, (tapi) konstitusi kita enggak memungkinkan ini,” kata Paloh.

Terakhir, ia menilai bahwa pihak-pihak yang tidak menyukai posisi politik Nasdem tetap bertahan di pemerintah belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik.

"Ini belum matang dia berpolitik dan berdemokrasi, enggak apa-apa. Nah, itu bagian risiko yang harus diterima Nasdem," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Pangkas Jumlah Kursi Menteri Nasdem, Surya Paloh: Apa Masalah kalau Berkurang?

Surya Paloh dan Jokowi sempat bertemu selama satu jam di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 17 Juli 2023.

Surya mengaku bahwa pertemuan itu berlangsung hangat, dan ia mendapatkan ucapan selamat ulang tahun ke-72 dari Jokowi.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo tersebut juga menanyakan siapa bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk menjadi pendamping Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sikap Nasdem yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden (capres) dinilai berseberangan dengan koalisi pemerintahan Jokowi.

Padahal, Nasdem masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, partai besutan Surya Paloh tersebut berkali-kali menegaskan bahwa mereka bakal mengawal pemerintahan Jokowi sampai berakhir.

Baca juga: Surya Paloh Mengaku Tak Persoalkan Reshuffle Jokowi meskipun Jatah Menteri Nasdem Berkurang