Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Konsisten Dukung Pemerintahan, Surya Paloh: Kalau Konstitusi Bisa, Ya Jokowi Saja

Kompas.com - 18/07/2023, 17:27 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengaku masih ada pihak yang menekan Nasdem untuk mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Pasalnya, saat ini Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, Surya Paloh menekankan bahwa Nasdem konsisten di pemerintahan. Ia menganggap urusan Pilpres 2024 tidak terkait dengan posisi politik Nasdem saat ini.

“Pilihan boleh berbeda, toh Presiden Jokowi enggak bisa terpilih lagi ke tiga kalinya. Kalau ada kan (keputusan) Mahkamah Konstitusi memungkinan, ya ngapain susah-susah mencari presiden yang lain. Jokowi saja. (Tapi) konstitusi kita enggak memungkinkan ini,” ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Kepada Pihak yang Desak Nasdem Mundur dari Koalisi Pemerintah, Surya Paloh: Belum Matang Berpolitik

Menurutnya, masih banyak pihak yang belum bisa menerima keputusan Nasdem untuk mengusung Anies menjadi bakal RI-1. Tetapi, hal itu merupakan konsekuensi yang harus dihadapi saat ini.

“Jadi pemikiran-pemikiran kita yang belum diterima sepenuhnya, ada kesalahpahaman di antara kita. Bahkan, ada yang meminta kalau perlu Nasdem keluar sajalah segera,” kata Paloh.

Dalam pandangannya, pihak yang terus meminta Nasdem melepaskan diri dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak menunjukan kedewasaan berpolitik.

“Ini belum matang dia berpolitik dan berdemokrasi. Enggak apa-apa. Nah, itu bagian risiko yang harus diterima Nasdem,” ujar Surya Paloh.

Baca juga: 2 Menteri Nasdem Enggan Tanggapi Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Diketahui, Nasdem saat ini telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama dua partai politik (parpol) oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Salah satu yang sempat mendesak Nasdem untuk mengundurkan diri dari pemerintahan adalah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres di Oktober 2022, Hasto memberikan sinyal bahwa Nasdem sudah lepas dari koalisi partai politik (parpol) pengusung Jokowi.

Hubungan Surya Paloh dan Jokowi pun sempat tampak berjarak ketika ia tak diajak dalam pertemuan dengan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 2 Mei 2023.

Namun, Surya Paloh dan Jokowi sudah kembali bertemu pada Senin (17/7/2023) malam.

Baca juga: Jokowi Pangkas Jumlah Kursi Menteri Nasdem, Surya Paloh: Apa Masalah kalau Berkurang?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com