Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pangkas Jumlah Kursi Menteri Nasdem, Surya Paloh: Apa Masalah kalau Berkurang?

Kompas.com - 18/07/2023, 15:39 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara soal pengangkatan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate.

Ia mengaku menghormati keputusan Presiden Joko Widodo terkait bongkar pasang Kabinet Indonesia Maju.

“Kita konsisten untuk menghormati, karena sesungguhnya itu memang benar, artinya Presiden bisa menentukan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau pilih siapa saja, dan itu memang konstitusi, bukan mengada-ada,” ucap Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Budi Arie Setiadi Dilantik Jadi Menkominfo, Nasdem: Mengambil Hak Orang Lain

Meski begitu, Surya mengatakan telah diajak berkomunikasi oleh Jokowi sebelum reshuffle kabinet dilakukan.

“Ada lah sedikit-sedikit (komunikasi dengan Jokowi),” kata dia.

Namun, Surya menekankan, Nasdem tidak mempersoalkan pergantian tersebut, meskipun konsekuensinya jatah kursi menteri Nasdem berkurang.

Saat ini, hanya ada dua anak buah Surya yang berada di Kabinet Indonesia Maju, yaitu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Ketum Projo, Jadi Menkominfo

“Enggak ada, enggak ada masalah. Memang dari awal kita katakan apa yang menjadi masalah kalau berkurang? Bukan itu esensinya, katakanlah yang menjadi prioritas utama bagi Nasdem,” tutur dia.

Adapun, Jokowi dan Surya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023). Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam jelang maghrib kemarin.

Dalam catatan Kompas.com, pertemuan keduanya terakhir kali terjadi pada Januari 2023. Setelah itu hubungan keduanya nampak merenggang ketika Surya tak diajak dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah pada 2 Mei 2023.

Kala itu, Surya sempat merasa ditinggalkan oleh Jokowi karena tak dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com