Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Senior Golkar Pro Munaslub Bantah Ditunggangi Pihak yang Ngebet "Nyapres"

Kompas.com - 17/07/2023, 18:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian membantah wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditunggangi pihak tertentu yang ingin maju sebagai bakal calon presiden (capres).

Sebelumnya, kecurigaan adanya pihak yang menunggangi wacana Munaslub tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid.

"Enggak ada sama sekali, enggak. Dari kita juga enggak menguhubungi, karena kita tuh betul-betul kita tidak ditunggangi, tidak menunggangi," ujar Lawrence saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/7/2023).

Lawrence menegaskan bahwa dorongan untuk dilakukan Munaslub ini dilakukan murni karena rasa cinta terhadap Golkar.

Baca juga: Respons Airlangga soal Dewan Etik Panggil Politikus Senior Golkar karena Dorong Munaslub

Terlebih, menurut Lawrence, wacana Munaslub tersebut sudah berbulan-bulan didiskusikan sebelum dibuka ke publik.

Ia juga mengklaim ada 15 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar yang menolak wacana Munaslub tersebut.

Sementara itu, Lawrence meminta publik yang menilai bagaimana sikap DPD sisanya. Sebab, di setiap keputusan, pasti ada reward and punishment yang harus diterima.

"Dinilai saja kalau 38 DPD, 15 menolak, gitu lho," katanya.

Baca juga: Dewan Etik Nilai Wajar Dorongan Munaslub Pencopotan Airlangga oleh Senior Golkar

Sebelumnya, Ketua Bappilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid berbicara mengenai sosok yang menunggangi isu Munaslub penggantian Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Nusron menduga sosok tersebut ingin menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik demi kepentingan pencapresan.

"Yang menunggangi, ya orang yang mau menggunakan kendaraan Golkar untuk proses pencapresan yang bersangkutan. Kira-kira begitu," ujar Nusron saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta pada 13 Juli 2023.

Selain itu, Nusron mengungkapkan kemungkinan lainnya adalah sosok tersebut sedang berusaha untuk merebut Golkar demi mendukung bakal capres lain.

Baca juga: Diperiksa 3 Jam karena Dorong Munaslub untuk Copot Airlangga, Senior Golkar: Karena Kecintaan

Diketahui, Golkar memang bersikeras mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal capres 2024.

"Atau pihak-pihak tertentu yang sedang berusaha bergaining kepada calon presiden tertentu," kata Nusron.

Meski begitu, Nusron menganggap siapa yang menunggangi isu Munaslub ini tidak penting lantaran momennya tidak pas.

"Menurut hemat saya, mewacanakan upaya Munaslub pada momen saat ini itu misinsentif. Misinsentif buat proses pencalegan, kita menghadapi proses pemilu legislatif," ujar Nusron.

Baca juga: Politikus Senior Golkar yang Dorong Munaslub agar Airlangga Dicopot Dipanggil Dewan Etik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com