Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga dan Ketua Dewan Pakar Kompak Tepis Rencana Munaslub Golkar

Kompas.com - 14/07/2023, 05:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kompak membantah adanya rencana pergantian ketua umum Golkar lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Airlangga menyatakan, siapa pun yang berminat menjadi ketua umum Golkar dapat bertarung di musyawarah nasional (munas) berikutnya pada tahun 2024.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub), munas (tahun) 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar ke 2024," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Airlangga ke Pencetus Munaslub Golkar: Kalau Mau Jadi Ketum, Tunggu 2024

Airlangga pun mengeklaim bahwa Golkar tetap solid meski ada isu munaslub yang berembus dalam beberapa waktu terakhir.

Usul menyelenggarakan munaslub ini sebelumnya didorong oleh sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar.

Mereka ingin menggulirkan munaslub dengan tujuan melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum karena tidak ada kepastian mengenai arah politik Golkar menjelang Pemilu 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Menjawab hal tersebut, Airlangga menegaskan bahwa sikap politik Golkar pada Pilpres 2024 sudah diputuskan dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada Juni 2023.

Rakernas tersebut memberi mandat kepada Airlangga untuk menetapkan calon presiden, wakil presiden, dan koalisi yang dipilih oleh Golkar.

Baca juga: Klaim Tetap Solid, DPP Golkar: Tidak Satu Pun Pengurus DPD Usulkan Munaslub

Airlangga pun mengeklaim bahwa partainya masih mematangkan langkah-langkah yang hendak diambil untuk menghadapi Pilpres 2024.

Hal ini ia sampaikan untuk merespons rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar agar segera mendeklaraasikan pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak," ujar Airlangga.

Bantah Rekomendasikan Munaslub

Dewan Pakar Golkar pun membantah pihaknya merekomendasikan munaslub untuk melengserkan Airlangga.

Isu munaslub ini awalnya dihembuskan oleh salah seorang anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam, yang menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar tahun 2019.

Baca juga: Golkar Ungkap Peluang Ridwan Kamil di Pilpres, Meski Masih Dorong Airlangga Maju

Ridwan menyebutkan, yang ingin dievaluasi terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.

“Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com