Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Prabowo Serahkan Penentuan Cawapres ke Muhaimin, Pengamat Nilai Itu sebagai Garansi Politik

Kompas.com - 11/07/2023, 12:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin memberikan rasa aman kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menentukan cawapres.

Adi menduga mandat tersebut adalah garansi politik yang Prabowo berikan supaya Muhaimin tidak lagi bermanuver.

"Ini kan semacam garansi politik yang diberikan oleh Gerindra oleh Prabowo bahwa Cak Imin itu jangan lagi bermanuver, jangan lagi genit, jangan lagi main mata dengan yang lain. Garansinya adalah persoalan pencawapresan sepenuhnya mandatnya diberikan kepada Cak Imin," ujar Adi saat dimintai konfirmasi, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Wanti-wanti PDI-P untuk Effendi Simbolon Usai Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI

Adi mengatakan, langkah tersebut bisa memberikan rasa nyaman kepada PKB.

Namun demikian, cawapres yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 belum tentu Muhaimin selaku pemegang keputusan. Bisa saja Muhaimin menunjuk orang lain selain dirinya menjadi cawapres.

Hanya saja, menurut Adi, Muhaimin pasti akan menunjuk dirinya sendiri sebagai cawapres.

"Publik merasa mandat pencawapresan yang juga diserahkan kepada Cak Imin pastinya akan diambil oleh Cak Imin. Dan tidak mungkin akan diberikan kepada orang lain," tuturnya.

Lalu, Adi menilai pertemuan Prabowo dan Muhaimin yang mendadak terjadi pada Minggu (9/7/2023) merupakan upaya Gerindra dalam memagari Muhaimin supaya tidak pindah ke lain hati.

Dia yakin Gerindra ingin iman politik PKB tetap bersama Gerindra di Pilpres 2024.

"Karena sangat kelihatan PKB itu mulai gelisah, mulai galau, karena Cak Imin tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Prabowo Subianto," kata Adi.

Baca juga: PKB Bilang Prabowo Serahkan Urusan Cawapres ke Cak Imin

Adi menekankan dirinya sudah tidak heran dengan PKB yang terlihat bermanuver mendekati partai lain, salah satunya PDI-P.

Menurutnya, apa yang PKB lakukan itu merupakan bentuk pesan politik ke Gerindra bahwa peluang PKB berpindah hati masih ada jika Muhaimin terus dibiarkan menggantung.

"Tidak mengherankan kalau PKB itu kelihatan bermanuver, misalnya mulai membuka komunikasi politik dengan PDI-P, beberapa waktu yang lalu buka komunikasi dengan Golkar dan Demokrat misalnya," jelasnya.

"Karenanya, supaya PKB tidak bermanuver gitu, tidak pindah ke lain hati, pertemuan itu dilakukan secara tiba-tiba dan mendadak. Kan pesan politik itu yang sebenarnya ingin disampaikan dalam pertemuan itu," imbuh Adi.

Adapun pertemuan Prabowo dan Muhaimin itu berlangsung selama tiga jam.

Mereka turut membahas mengenai simulasi capres-cawapres Pilpres 2024, meski belum menetapkan siapa capres-cawapres dari Koalisi Gerindra-PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com