Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Bilang Prabowo Serahkan Urusan Cawapres ke Cak Imin

Kompas.com - 10/07/2023, 15:34 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan urusan penetapan calon wakil presiden (cawapres) kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Adapun Gerindra dan PKB berkoalisi dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Gerindra dan PKB mendukung Prabowo sebagai capres, sedangkan cawapresnya belum ditentukan.

"Intinya, Pak Prabowo menyerahkan.Pokoknya urusan cawapres Cak Imin yang menentukan," ujar Daniel saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Gerindra Sebut Golkar Sudah Ajukan Airlangga untuk Jadi Bakal Cawapres Prabowo

Menurut Daniel, penentuan cawapres oleh Cak Imin itu ditegaskan dalam pertemuan selama 3 jam antara Cak Imin dan Prabowo pada Minggu (9/7/2023) kemarin.

Daniel menyebut, Cak Imin masih menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan nama cawapres.

"Sambil menunggu koalisi lain mengumumkan," ucap dia.

Selain itu, Daniel mengatakan, komitmen mengenai kewenangan Cak Imin itu sebenarnya sudah disepakati sejak awal.

Dia menyebut, Cak Imin pasti menampung masukan mengenai cawapres, termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi pada akhirnya ya nanti akan menjadi masukan yang menjadi bagian pembahasan dari kedua ketua umum, Pak Prabowo dan Cak Imin," kata Daniel.

Baca juga: Gerindra Sebut Golkar Sudah Ajukan Airlangga untuk Jadi Bakal Cawapres Prabowo

Sementara itu, Daniel meyakinkan, koalisi Gerindra-PKB tidak akan bubar.

Sebab, keduanya terus menjalankan komitmen yang sudah disepakati sejak awal.

"Kalau persoalan bagaimana PKB dan Gerindra menjaga komitmen untuk menjalankan komitmen keputusan dalam konteks deklarasi, enggak usah dibahas. Karena semangatnya memang itu," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com