JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Effendi Simbolon tidak mendukung pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Effendi mengungkapkan hal itu saat dimintai klarifikasi oleh DPP PDI-P usai menyebut Prabowo layak menakhodai RI setelah Presiden Joko Widodo tak lagi menjabat. Menurut Hasto, dalam klarifikasi tersebut, Effendi juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap mengkritik kebijakan Menteri Pertahanan tersebut.
"Pak Effendi di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menhan Bapak Prabowo," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil PDI-P Sebut Prabowo Cocok Jadi Nakhoda RI, Ini Deretan Kontroversinya
"Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan berpotensi melanggar Undang-Undang (UU)," sambungnya.
Effend diketaui merupakan anggota Komisi I, mitra kerja Kementerian Pertahanan di parlemen. Selain mengkritik pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) bekas itu, Effendi diklaim juga kerap mengkritik kebijakan Prabowo lainnya yang dianggap kurang dipersiapkan dengan baik.
Namun, Hasto tak membeberkan alutsista yang dimaksud.
"Nah dengan demikian, Pak Effendi menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi I, sehingga bisa memahami mana kebijakan pertahanan dalam pengadaan alutsista yang tepat, mana yang tidak tepat bahkan yang juga berpotensi merugikan Indonesia di masa yang akan datang," ungkapnya.
Sementara itu, Hasto menegaskan bahwa pemanggilan Effendi hari ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPP PDI-P.
Pemanggilan tersebut adalah buntut pernyataan Effendi saat Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023) lalu.
Baca juga: DPP PDI-P Ingatkan Effendi Simbolon: Kalau Mau Bebas, Jangan di Partai
Hasto pun meyakini Effendi bakal tegak lurus dengan keputusan partai yang telah mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDI-P.
"Semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar sebagai capres dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pileg," ucap dia.
Sebelumnya, DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon untuk melakukan klarifikasi usai menyebut Prabowo cocok menakhodai RI.
Pemanggilan ini dilakukan di Kantor DPP PDI-P pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 14.00 WIB.
Baca juga: Sempat Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI, Effendi Simbolon Kini Pastikan Tegak Lurus Dukung Ganjar
Adapun, Effendi selaku ketua umum PSBI menyatakan bahwa Prabowo diundang ke Rakernas PSBI dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan.
"Kami mengundang beliau kan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara,” kata Effendi kepada awak media, Jumat (7/7/2023).
Secara pribadi, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika Ketua Partai Umum Gerindra itu menjadi “nakhoda”.
"Kami ingin dengar sejujurnya dalam benak dia itu, seperti apa sih kalau dia kemudian menjadi nakhoda,” ujar Effendi.
Baca juga: Bantah Effendi Simbolon Pindah Partai, Sekjen PDI-P: Sekali Merah, Tetap Merah
Kendati demikian, Effendi tidak menjelaskan maksud dari kata “nakhoda” itu. Dalam acara tersebut, Prabowo menceritakan pengalamannya terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.