Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Tiba di Kantor DPP PDI-P, Penuhi Panggilan Usai Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI

Kompas.com - 10/07/2023, 13:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Effendi Simbolon tiba di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (10/7/2023) pukul 12.53 WIB.

Kehadirannya di Kantor DPP PDI-P untuk memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPP PDI-P terkait pernyataan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cocok menakhodai Indonesia

Effendi datang menggunakan mobil Alphard hitam bernomor polisi B 1316 RFN.

Baca juga: Panggil Effendi Simbolon, DPP PDI-P: Kalau Mau Jadi Orang Bebas, Jangan Berpartai

Saat tiba, mobil Effendi langsung dikerubungi awak media yang menunggu di depan gedung Kantor DPP PDI-P.

Setelah itu, mobil Effendi memasuki lobi gedung kantor. Effendi pun terlihat dari kejauhan turun dari mobil.

Tak ada sepatah kata atau pun pergerakan menyapa awak media seketika Effendi datang.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P memanggil Effendi Simbolon ke Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, hari ini, Senin.

Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, pemanggilan dijadwalkan pukul 13.00 WIB.

"Benar (Effendi dipanggil ke DPP)," kata Komarudin saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Adapun pemanggilan ini dilakukan karena Effendi melontarkan pernyataan bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang tepat menjadi nakhoda RI. Padahal, PDI-P sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

"Benar (soal itu)," ucap Komarudin.

Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI-P Siang Ini, Buntut Sebut Prabowo Cocok Jadi Nakhoda RI

Sebelumnya diberitakan, pernyataan itu disampaikan Effendi ketika menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/7/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan memanggil Effendi dalam waktu dekat untuk mendapat keterangan dari pernyataannya.

"Ketua DPP Bidang Kehormatan akan melakukan klarifikasi, karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi partai agar disiplin partai ditegakkan," ujar Hasto.

Hasto menjelaskan, setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, semua kader PDI-P harus satu suara.

Jika ada kader yang tidak memberikan dukungan, DPP Bidang Kehormatan PDI-P akan melakukan tugasnya untum menegakkan disiplin partai.

"Kedisiplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasarkan Pancasila dan keputusan sudah diambil sehingga seluruhnya wajib," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com