Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut soal Sanksi Effendi Simbolon Akan Dibahas di Rapat DPP Selanjutnya

Kompas.com - 10/07/2023, 16:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya bakal menentukan apakah memberikan sanksi atau tidak terhadap Effendi Simbolon pada rapat DPP selanjutnya.

Namun, Hasto tak merinci kapan rapat DPP itu dilakukan. Ia hanya menjelaskan bahwa DPP PDI-P memiliki berbagai proses sebelum memutuskan suatu kebijakan.

"Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

"Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi, kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai," ujarnya lagi.

Baca juga: Effendi Simbolon Peluk Hasto Kristiyanto Usai Beri Keterangan soal Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI

Hasto menjelaskan bahwa DPP memiliki dua jalur dalam memanggil kader-kader partainya.

Pertama, DPP akan menggelar rapat untuk menetapkan pemanggilan atau klarifikasi terhadap kader.

"Nah, di sini dilakukan konfirmasi dulu. Kemudian, nanti dibawa di dalam rapat DPP partai," katanya.

Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa Effendi Simbolon tetap tegak lurus mendukung bakal calon presiden (capres) yang diusung PDI-P, yakni Ganjar Pranowo.

Ia membantah persepsi publik bahwa Effendi Simbolon mendukung bakal capres lain, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kemudian terkait dengan ada isu-isu Pak Effendi mau ke partai lain, itu juga sama sekali tidak benar. Karena sekali merah tetap merah," ujar Hasto.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Effendi Simbolon Tegak Lurus Dukung Ganjar, Bukan Prabowo

Terkait Effendi yang dianggap mendukung Prabowo oleh publik karena memandang Menteri Pertahanan itu tepat menakhodai Indonesia, Hasto memiliki alasan sendiri.

Menurut Hasto, Effendi Simbolon sudah memberikan penjelasan dan wajar jika memuji Prabowo.

Pasalnya, Prabowo adalah tamu dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023). Sementara Effendi berstatus sebagai ketua umum PSBI.

"Kan tamu yang datang enggak mungkin dikritik di depan umum, kan enggak mungkin. Jadi telah dilakukan klarifikasi," kata Hasto.

Sebelumnya, DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon untuk melakukan klarifikasi usai menyebut Prabowo cocok menakhodai RI.

Baca juga: Effendi Simbolon Dipanggil DPP PDI-P Siang Ini, Buntut Sebut Prabowo Cocok Jadi Nakhoda RI

Halaman:


Terkini Lainnya

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com