Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Dekati Sandiaga Uno Sejak Lama, Mardiono: Jangan Kasih Tahu Prabowo

Kompas.com - 04/07/2023, 00:31 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku sudah mendekati Sandiaga Uno untuk menjadi kader partai ka’bah sejak medio 2022.

Proses itu berlangsung tak lama setelah Mardiono terpilih menggantikan Ketua Umum PPP sebelumnya, Suharso Monoarfa, pada 5 September 2022.

“Sejak saya jadi Plt ketua umum, itu saya berkomunikasi aktif, bahwa saya sudah menawarkan untuk Pak Sandi bisa bergabung dengan PPP, jangan dikasih tahu ke Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto) ya,” kelakar Mardiono di acara Pendidikan Kader Nasional Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023) malam.

Baca juga: Mardino Minta Kader Muda Kerja Keras pada Pemilu 2024 agar Tak Turunkan Reputasi Sandiaga Uno

Adapun Sandiaga bergabung dengan PPP pada 14 Juni 2023. Saat ini, ia telah didapuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP.

Sebelumnya, Sandiaga merupakan kader Partai Gerindra dan menjabat sebagai wakil ketua dewan pembina. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu memutuskan hengkang dari Gerindra pada April 2023.

Mardiono menuturkan, proses Sandiaga berpindah ke PPP tidak berjalan secara instan. Maka dari itu, ia meminta para kadernya untuk berjuang sejak saat ini guna memenangkan Pemilu 2024.

“Politik yang dilandasi dengan perjuangan, bukan semata-mata untuk kepentingan,” ucap dia.

Baca juga: PPP: Cek Saja di Jawa Tengah, Apakah Pak Ganjar Selalu Disetir Partai?

Di sisi lain, Mardiono mengaku ada banyak pihak yang mempertanyakan keputusannya merangkul Sandiaga.

Sejumlah pihak khawatir, Sandiaga bisa menjadi figur yang berpotensi menjadi pesaing Mardiono ketika suatu saat memperebutkan kursi ketua umum PPP.

Akan tetapi ia mengaku bakal membuka ruang kontestasi yang sehat.

“Jadi kalau sekarang baru Pak Sandi, kalau bisa lima lagi yang menjadi pesaing saya,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com