Dukung Kenaikan Dana Jadi Rp 2 M, Fraksi PPP: Pemerataan Pembangunan Dimulai dari Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi mengaku fraksinya setuju usulan Badan Legislasi (Baleg) agar dana desa dinaikkan menjadi Rp 2 miliar.

Menurut dia, anggaran dana desa perlu dinaikkan agar pembangunan di desa dapat lebih berkembang.

"Karena kan pemerataan pembangunan itu dimulai dari desa," kata Baidowi kepada Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

Baca juga: Dana Desa Diusulkan Naik Jadi Rp 2 Miliar, PAN: Sudah Saatnya Orang Desa Ikut Nikmati APBN

Pria yang karib disapa Awiek ini mengaku bahwa fraksinya menjadi salah satu fraksi yang mengusulkan kenaikan dana desa.

Adapun kenaikan dana desa, kata dia, diambil dari dana transfer daerah oleh pemerintah pusat.

Untuk itu, dia berharap pemerintah sepaham dengan kenaikan dana desa agar pemerataan pembangunan dapat terjadi seutuhnya.

Baca juga: PKB Dorong Dana Desa Naik hingga Rp 5 Miliar, Bukan Rp 2 Miliar

"Kalau kita bicara pemerataan pembangunan, ya memang negara membangun melalui desa, baru itu pembangunan terasa," imbuhnya.

Ketua DPP PPP ini khawatir apabila pemerataan pembangunan justru hanya dirasakan masyarakat pusat atau kota.

Padahal, ia mengingatkan bagaimana Negara semestinya memulai pembangunan dari desa.

"Kalau semua (pembangunan) terkontrol di kota, di pusat, maka denyut ekonomi desa pembangunan itu tidak terasa," ujar dia.

Baca juga: Revisi UU Desa, Baleg DPR Usulkan Dana Desa Jadi Rp 2 Miliar per Desa

Di sisi lain, Awiek menegaskan bahwa DPR akan terus mengontrol bagaimana jalannya pengelolaan dana desa.

Namun, menurutnya jika terjadi masalah, bukan berarti dari besaran dana desa.

"Kalau pun ada masalah, kan bukan berarti dana desanya yang bermasalah, tapi pengelola anggarannya," nilai Awiek.

Sebelumnya, Baleg DPR sepakat mengusulkan perubahan besaran dana desa menjadi Rp 2 miliar per desa lewat revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan, usulan ini sementara akan dimasukkan ke draf revisi UU Desa tetapi akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah di tahap selanjutnya.

Baca juga: Angka Stunting Jateng Tinggi, Gus Muhaimin: Naikkan Dana Desa Jadi Rp 5 Miliar