Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Jajarannya Dongkrak Konsumsi Rumah Tangga

Kompas.com - 03/07/2023, 10:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga demi menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap positif.

Hal ini dsampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna terkait laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).

"Pastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Apa yang harus kita lakukan, dongkrak konsumsi rumah tangga," kata Jokowi, Senin.

Jokowi mengatakan, ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, antara lain, menstabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan.

Baca juga: Beri Bonus Rp 320,5 Miliar untuk Atlet ASEAN Para Games, Jokowi: Jangan Dibelikan Barang Mewah

Kemudian, menjaga inflasi di daerah, memastikan ketersediaan pupuk, serta menjaga stabiligas moneter dan sektor perbankan.

"Saya kira tahu semuanya apa yang harus dilakukan," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi juga berpesan agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 diprioritaskan untuk belanja barang dan modal pada produk dalam negeri.

Ia juga meminta agar semua program bantuan sosial disalurkan secara tepat waktu dan sasaran.

Baca juga: Adian Napitupulu: Saya Yakin Jokowi Dukung Ganjar

Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas menekankan agar program hilirisasi industri, proyek infrastruktur, dan ekonomi hijau harus tetap dikerjakan.

"Jangan kehilangan fokus di bidang ini, lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi di atas 5 persen selama enam kuartal berturut-turut.

Ia mengatakan, Bank Dunia juga sudah menempatkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country) pada Juli 2023.

"Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi. Meski demikian situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah," kata Jokowi.

Baca juga: Pesan-pesan Jokowi ke Polri, Jangan Ada Patron-patronan, Tidak Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com