Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Agnes Setyowati
Akademisi

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar doktor Ilmu Susastra dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aktif sebagai tim redaksi Jurnal Wahana FISIB Universitas Pakuan, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat  Bogor, dan anggota Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara). Meminati penelitian di bidang representasi identitas dan kajian budaya.

Perhelatan Politik Siap Dimulai, Waspada Serangan Hoax di Era Post-Truth

Kompas.com - 25/06/2023, 10:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAHUN depan Indonesia akan menghelat pesta demokrasi. Setiap partai politik mulai mengatur berbagai upaya dan strategi untuk memikat simpati masyarakat agar dipilih, salah satunya melakukan kampanye di media sosial.

Di era kemajuan teknologi informasi, media sosial kerap dijadikan situs kampanye karena kemampuannya dalam menjangkau khalayak besar dengan mudah dan dalam waktu yang relatif cepat.

Selain itu, budaya partisipatoris masyarakat dalam mendistribusikan informasi di platform media sosial juga turut mempermudah penyampaian konten-konten politik.

Meskipun begitu, kita harus tetap waspada dengan derasnya arus informasi di media sosial. Maraknya fenomena hoax kemungkinan akan semakin masif digulirkan untuk tujuan politis tertentu.

Dikutip dari laman resmi Kominfo, sebanyak 3.356 hoax teridentifikasi di media sosial sepanjang Agustus hingga September 2019 lalu, dengan sebaran terbanyak pada momentum pesta demokrasi Pilpres dan Pileg.

Menjelang Pemilu 2024, Presidium Masyarakat Antifitnah menemukan bahwa jumlah serangan hoax politik cenderung meningkat sebanyak 664 pada triwulan pertama awal 2023.

Artinya ini mengindikasikan bahwa ada kenaikan sekitar 24 persen dari tahun sebelumya pada periode yang sama.

Faktanya, serangan hoax yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial seperti Youtube, Facebook, TikTok, dan aplikasi pesan. Hoaks tersebut bukan hanya menyerang tokoh-tokoh politik, tetapi juga partai dan simpatisan yang mendukung mereka.

Konten-konten hoax yang beredar tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari tuduhan korupsi, politik identitas, hingga isu berbasis SARA yang berpotensi mempolarisasi masyarakat dalam urusan pilihan politik dan memicu konflik sosial.

Hoax dan Era Post-Truth

Fenomena hoax semakin masif berkembang di media sosial, khususnya dalam hal politik. Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih bijak dan siap merayakan perhelatan demokrasi tahun depan?

Ada baiknya kita mengenal hoax dan era post-truth agar kita lebih objektif dan rasional dalam menentukan politik kita.

Sederhananya hoax diartikan sebagai berita bohong (KBBI) atau informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya.

Hoax sebenarnya bukan fenomena baru. Pertengahan awal abad 19, penyebaran hoax pernah dilakukan oleh koran New York Sun pada 25 Agustus 1835, dengan memberitakan penemuan ilmiah tentang bulan.

Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai trik untuk meningkatkan penjualan hingga akhirnya perusahaan koran tersebut mengumumkan bahwa berita tersebut tidak lebih dari sekadar satir sastra.

Fenomena hoax bisa menimbulkan dampak yang sangat serius. Selain berpotensi memunculkan sikap skeptis terhadap kredibilitas media massa, hoax juga menunjukkan karaktertistik masyarakat yang mudah percaya pada beragam informasi media sosial.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com