MUI Minta Aparat Penegak Hukum Proses Dugaan Pidana Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar aparat penegak hukum bisa memproses dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang Hukum dan HAM Ichsan Abdullah usai mengikuti rapat dengan Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum (Kemenko Polhukam) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Ichsan mengatakan, desakan penegakan hukum itu disampaikan sebagai rekomendasi jika dugaan tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang terbukti benar.

"Rekomendasinya yang pertama karena ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang sebagai pribadi, maka ini aparat hukum agar segera melakukan tindakan hukum," kata dia.

Baca juga: Wasekjen MUI Sebut Pemerintah Bentuk Tim Usut Kontroversi Al-Zaytun

Di sisi lain, Ichsan berharap agar yayasan pendidikan Al-Zaytun bisa diselamatkan dan dilakukan pembinaan dari hal-hal yang sifatnya menyimpang.

Penyelamatan Al Zaytun dinilai perlu karena di tempat tersebut banyak orang yang menggantungkan mata pencaharian.

"Karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya, ya (diharapkan) tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama bersama MUI," tutur Ichsan.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, kata Ichsan, izin pondok pesantren Al Zaytun diminta untuk dicabut jika hasil kajian merekomendasikan hal tersebut.

"Ya itu (kemungkinan pencabutan izin) lagi dianalisis. Semuanya sedang dikaji," imbuh dia,"

Sebelumnya, beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang.

Baca juga: Temuan MUI soal Ponpes Al-Zaytun: Ada Penyimpangan, Aksi Kriminal, dan Masalah Akhlak

Menanggapi kontroversi Al-Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Terkini, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al-Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim inestigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kyai.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ucap Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).