Kontroversi Ponpes Al-Zaytun, Wapres dan MUI Angkat Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara.

Ma'ruf meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menindaklanjuti kontroversi yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu.

Ma'ruf mengatakan, Mahfud dan Yaqut mesti turun tangan bila hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren tersebut.

"Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklajuti," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Wapres Minta Menko Polhukam dan Menag Tindak Lanjuti Kontroversi Ponpes Al-Zaytun

Ma'ruf menuturkan, pemerintah akan mendengar dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai organisasi Islam terkait kontroversi yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaytun.

"Nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudaH dari NU Jawa Barat, dari Persis ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam," kata Ma'ruf.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim pengkajian yang merespons kontroversi di Ponpes Al-Zaytun.

Baca juga: Kontroversi Pesantren Al Zaytun, MUI Bentuk Tim Pengkajian

"MUI sudah membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji tentang berbagai persoalan terkait dengan masalah sikap dan pandangan keagamaan dari Panji Gumilang," ucap Ketua MUI Anwar Abbas, Senin (19/6/2023).

Ia mengatakan, tim tersebut telah mempersiapkan langkah untuk menemukan fakta yang terjadi di Al-Zaytun.

Daerah tunggu Pusat

Untuk diketahui, beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaytun seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang.

Menanggapi kontroversi Al-Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama dan MUI.

"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Terkini, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim inestigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kyai.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ucap Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).