Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah soal Mahar Rp 3,5 Miliar, Nasdem: Jika Ada, Pasti Akan Kita Tindak

Kompas.com - 13/06/2023, 16:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau biasa dipanggil Tobas menegaskan bahwa Nasdem tidak pernah minta mahar kepada bakal calon anggota legislatif (caleg) di seluruh Indonesia.

Tobas mengatakan, Partai Nasdem tidak memiliki kebijakan untuk meminta mahar dari para bakal calegnya.

Adapun tudingan mahar ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu Husen Ibrahim. Ia mengaku diminta mahar Rp 3,5 miliar jika mau pindah ke nomor urut dua di pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) 2024.

"Hal tersebut tidak benar. Partai Nasdem tidak pernah meminta mahar kepada calegnya. Jika pun ada, siapa, tinggal disebutkan. Kita pasti akan tindak. Yang jelas, tidak pernah ada satu kebijakan pun dari partai untuk meminta mahar," ujar Tobas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Nasdem Bantah Minta Mahar Rp 3,5 Miliar ke Caleg Indramayu

Tobas mengungkapkan, Nasdem sudah mengikuti pemilu pada tahun 2014 dan 2019, di mana kebijakan mahar tersebut tidak pernah ada.

Ia lantas menekankan bahwa oknum yang meminta mahar pasti akan ditindak tegas oleh Nasdem.

"Jikapun ada oknum yang melakukan perbuatan yang terlarang tersebut, pasti akan kita tindak. Nah, oleh karena itu, buat kita, kita merasa bahwa tidak ada mahar. Dan jika ada kita akan tindak," katanya.

Sementara itu, terkait informasi adanya kader Nasdem di Indramayu yang mencopot atribut partai, Tobas mengaku akan menelusurinya.

Terlebih lagi, menurut dia, bakal caleg di Indramayu tersebut sudah pindah ke partai lain. Tobas lantas mencium aroma politis.

"Oleh karena itu, maka sebenarnya yang dilakukan yang kita bisa menilai sendiri ketika sudah berpindah partai, setelah berpindah partai kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti ini," kata Tobas.

Baca juga: Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Sebelumnya, kader Partai Nasdem di Indramayu, Jawa Barat, mencopot sejumlah atribut Partai Nasdem.

Dari video Kompas TV, tampak para kader melempar seragam, serta merobek spanduk dan stiker bergambar pimpinan Nasdem. Kemudian, mereka berteriak menyatakan keluar dari Partai Nasdem.

Diketahui bahwa kericuhan itu terjadi di Kantor DPD Partai Nasdem Indramayu pada 11 Juni 2023.

Kericuhan bermula dari Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu, Husen Ibrahim, yang kecewa karena dijanjikan berada di posisi nomor 1 di dapil 8 untuk Pileg 2024.

Baca juga: Tak Khawatir Anies Dijegal, Nasdem: Kalau Terjadi, Kebangetan

Padahal, kata Husen, ia sebelumnya dijanjikan oleh Ketua DPW Jabar VII mendapatkan nomor urut 1.

"Kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar VIII untuk pencalegan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3," kata Husen.

Husen mengaku, ia malah dimintakan mahar lebih dari Rp 3,5 miliar apabila mau pindah ke nomor urut 2.

"Saat kami mempertanyakan masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan Rp 3,5 miliar harus disiapkan sebagai kompensasinya," ujarnya.

Imbasnya, pendukung Husen mundur massal dari Partai Nasdem. Mereka kecewa dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.

Baca juga: Nasdem: 3 Ketum Partai Koalisi Perubahan Setujui 1 Nama Cawapres Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com