Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Sisi Nasdem: "Serang" Demokrat soal Cawapres Anies, Panas soal Rencana Pertemuan Puan-AHY

Kompas.com - 13/06/2023, 10:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat sempat menegang baru-baru ini. Keduanya tak sejalan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Sampai-sampai, Nasdem menuding Demokrat bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan jika ketua umum partai bintang mercy, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih Anies jadi calon RI-2.

Namun, belakangan, ketika Demokrat tampak akrab dengan PDI Perjuangan, Nasdem panas. Nasdem curiga, partai banteng punya niat buruk terhadap Koalisi Perubahan.

Tak sejalan

Ketegangan bermula dari Demokrat yang mengusulkan agar deklarasi bakal cawapres Anies dipercepat. Menurut Demokrat, terus menurunnya elektabilitas Anies merupakan imbas dari lambannya pengumuman cawapres.

Baca juga: Anies Baswedan, Hasil Survei, dan Problem Komunikator

Selain itu, partai pimpinan AHY tersebut berpendapat, hari pemungutan suara sudah semakin dekat, sehingga ada baiknya bakal cawapres Anies diumumkan segera, setidaknya Juni 2023.

“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Namun, Nasdem tak sejalan dengan itu. Nasdem menilai, deklarasi cawapres tak boleh terburu-buru dan harus menyesuaikan dengan dinamika politik yang berkembang.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meninggi merespons situasi ini. Dia meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies.

Ali juga mengingatkan Demokrat agar mematuhi piagam kerja sama yang telah diteken masing-masing ketua umum parpol saat pembentukan koalisi. Salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.

Baca juga: Upaya PDI-P Dekati Demokrat di Tengah Desakan agar Anies Baswedan Umumkan Bakal Cawapres...

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditantangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ucap Ali.

Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.

Namun, di sisi lain, AHY dan jajarannya tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

“Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali.DOK. Humas Partai NasDem Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali.

Ali bahkan menuding desakan deklarasi cawapres ini sebagai ancaman Demokrat untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya AHY tak dipilih menjadi pendamping Anies.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Jika tidak berniat demikian, kata Ali, seharusnya Demokrat bisa lebih giat mensosialisasikan Anies sebagai bakal capres Pemilu 2024.

Curiga

Belum tuntas hawa ketegangan itu, Demokrat kini tampak hangat dengan PDI-P.
Ini bermula dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut sosok AHY sebagai satu dari sejumlah nama kandidat cawapres pendamping bakal capres PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com