Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Sisi Nasdem: "Serang" Demokrat soal Cawapres Anies, Panas soal Rencana Pertemuan Puan-AHY

Kompas.com - 13/06/2023, 10:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat sempat menegang baru-baru ini. Keduanya tak sejalan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Sampai-sampai, Nasdem menuding Demokrat bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan jika ketua umum partai bintang mercy, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih Anies jadi calon RI-2.

Namun, belakangan, ketika Demokrat tampak akrab dengan PDI Perjuangan, Nasdem panas. Nasdem curiga, partai banteng punya niat buruk terhadap Koalisi Perubahan.

Tak sejalan

Ketegangan bermula dari Demokrat yang mengusulkan agar deklarasi bakal cawapres Anies dipercepat. Menurut Demokrat, terus menurunnya elektabilitas Anies merupakan imbas dari lambannya pengumuman cawapres.

Baca juga: Anies Baswedan, Hasil Survei, dan Problem Komunikator

Selain itu, partai pimpinan AHY tersebut berpendapat, hari pemungutan suara sudah semakin dekat, sehingga ada baiknya bakal cawapres Anies diumumkan segera, setidaknya Juni 2023.

“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Namun, Nasdem tak sejalan dengan itu. Nasdem menilai, deklarasi cawapres tak boleh terburu-buru dan harus menyesuaikan dengan dinamika politik yang berkembang.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meninggi merespons situasi ini. Dia meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies.

Ali juga mengingatkan Demokrat agar mematuhi piagam kerja sama yang telah diteken masing-masing ketua umum parpol saat pembentukan koalisi. Salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.

Baca juga: Upaya PDI-P Dekati Demokrat di Tengah Desakan agar Anies Baswedan Umumkan Bakal Cawapres...

“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditantangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ucap Ali.

Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.

Namun, di sisi lain, AHY dan jajarannya tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.

“Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali.DOK. Humas Partai NasDem Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali.

Ali bahkan menuding desakan deklarasi cawapres ini sebagai ancaman Demokrat untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya AHY tak dipilih menjadi pendamping Anies.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Jika tidak berniat demikian, kata Ali, seharusnya Demokrat bisa lebih giat mensosialisasikan Anies sebagai bakal capres Pemilu 2024.

Curiga

Belum tuntas hawa ketegangan itu, Demokrat kini tampak hangat dengan PDI-P.
Ini bermula dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut sosok AHY sebagai satu dari sejumlah nama kandidat cawapres pendamping bakal capres PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

AHY memang menyampaikan penolakan atas usulan tersebut. Meski mengaku menghormati usulan Puan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut mengatakan, saat ini Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Baca juga: Nasdem: 3 Ketum Partai Koalisi Perubahan Setujui 1 Nama Cawapres Anies

“Saya berterima kasih kepada siapa pun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapa pun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan prinsip dalam berkomunikasi politik. Kami juga tetus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” kata dia.

Namun, bermula dari gagasan bursa cawapres tersebut, hubungan PDI-P dan Demokrat belakangan tampak akrab. Rencananya, Puan akan bertemu AHY dalam waktu dekat.

Menindaklanjuti rencana itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).

Riefky mengungkapkan, pertemuan berlangsung hangat karena kedua partai politik antusias menantikan perjumpaan Puan dan AHY. Namun, menurutnya, baik PDI-P maupun Demokrat tetap menghormati perbedaan pilihan politik antara keduanya.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (11/6/2023). Dokumen Partai Demokrat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Bahwa Demokrat, bersama Nasdem dan PKS, telah tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan berniat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sementara, PDI-P telah mengumumkan rencana pencapresan Ganjar Pranowo.

“Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini,” ujar Riefky.

Rencana pertemuan Puan dengan AHY juga seakan mendapat lampu hijau dari SBY. Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut tampak tak keberatan dengan wacana tersebut.

SBY mengatakan, partainya selalu menganggap bahwa setiap pertemuan yang berawal dari niat baik untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara punya tujuan yang baik.

"Jadi itu yang bisa saya sampaikan sekarang, ikuti perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan," ucap presiden keenam RI itu usai berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (11/6/2023), seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (12/6/2023).

Wacana tersebut juga disambut baik oleh rekan sesama Koalisi Perubahan, PKS. Partai bulan sabit-padi itu yakin Demokrat telah berkomitmen untuk mengusung Anies sebagai capres dan tidak akan meninggalkan Koalisi Perubahan.

Effendi Choirie KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Effendi Choirie

Namun, sebaliknya, Nasdem menaruh kecurigaan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie berprasangka PDI-P punya niat buruk di balik rencana pertemuan Puan dan AHY.

Meski demikian, Effendi percaya Demokrat punya iman yang kuat sehingga tidak akan meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Kalau ada niat memecah belah ada menggerogoti Koalisi Perubahan gimana? Mungkin saja mereka (PDI-P) punya niat kurang baik," ujar Effendi saat dikonfirmasi, Senin (12/6/2023)

"Tapi Nasdem percaya sama Demokrat. Iman Demokrat tetap kuat bersama Koalisi Perubahan," sambungnya.

Effendi mengaku, Nasdem tidak pernah khawatir dikhianati. Ia juga menyebut bahwa pertemuan antarpartai politik merupakan hal yang baik, selama disertai dengan niat yang baik.

Jika pun pada akhirnya PDI-P dan Demokrat rekonsiliasi, Effendi yakin Koalisi Perubahan akan tetap solid dan tidak goyah untuk bersama-sama mengusung Anies di panggung pilpres.

"Saling mempercayai. Semua kesepakatan telah dituangkan dalam piagam Koalisi Perubahan. Tapi masing-masing partai tetap punya hak untuk membuka komunikasi dengan partai apa pun," imbuhnya.

Tak mau kalah, Nasdem pun mengkelaim mendapat sinyal dari PDI-P untuk mempertemukan Puan dengan ketua umum mereka, Surya Paloh.

“Bahwa arah ke sana (pertemuan Puan dan Surya Paloh) sinyalnya sudah ada,” Kata Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Sugeng mengatakan, partainya perlu mendorong agar komunikasi antara Surya Paloh dan Puan terjalin kembali. Menurutnya, silaturahmi harus terus dirajut, sekalipun dengan partai yang berbeda haluan politik.

“Kalau di atasnya retak, bawahnya itu pecah belah. Kita harus hindari itu,” kata dia.

Imbas “serangan?”

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sambutan baik Demokrat terhadap PDI-P tak lepas dari memanasnya suhu politik antara partai bintang mercy itu dengan Partai Nasdem beberapa waktu belakangan.

“Respons positif Partai Demokrat terhadap komunikasi tawaran kerja sama PDI-P yang berpeluang menggoyahkan soliditas Koalisi Perubahan tampaknya juga dipicu oleh manuver elite Partai Nasdem yang belakangan justru melakukan serangan terbuka pada AHY terkait bursa cawapres Anies,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Tak Khawatir Anies Dijegal, Nasdem: Kalau Terjadi, Kebangetan

Di tengah eskalasi suhu politik antara Demokrat dan Nasdem, menurut Umam, pendekatan PDI-P ke partai pimpinan AHY tersebut berpeluang menggoyahkan soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Demokrat sangat mungkin melakukan evaluasi terhadap Koalisi Peruabahan dan elektabilitas Anies yang terus menurun. Bersamaan dengan itu, tak menutup kemungkinan partai berlambang bintang mercy itu membangun kerja sama dengan PDI-P.

Jika hal itu terjadi, maka, Koalisi Perubahan terancam bubar, demikian pula dengan rencana pencapresan Anies Baswedan.

“Selain tiket pencapresan Anies akan hilang, juga narasi perubahan yang ia usung akan melemah,” ujar Umam.

Oleh karenanya, untuk menjaga keutuhan Koalisi Perubahan, Anies sebagai bakal capres yang telah diberi mandat koalisinya untuk memilih bakal cawapres dinilai harus bergerak cepat.

Baca juga: Demokrat Didekati PDI-P, Nasdem Paloh Juga Akan Bertemu Puan

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut disarankan untuk mengajak anggota Koalisi Perubahan, baik Demokrat, Nasdem, maupun PKS untuk duduk bersama menguatkan kerja sama.

Bersamaan dengan itu, Anies dan tiga partai pendukungnya dapat segera mengkalkulasikan nama-nama yang potensial menjadi cawapres, diukur dari berbagai indikator, mulai dari indikator elektoral, ideologi, logistik, kerentanan, jaringan partai, hingga jaringan non-partai yang dimiliki.

“Jika Anies tidak gerak cepat, ia bisa kehilangan momentum untuk mewujudkan koalisi perubahan berlayar,” kata Umam.

“Sebab, asumsi dasar Koalisi Perubahan yang meyakini bahwa Demokrat hanya punya pilihan Anies dan tidak akan kemana-mana, per hari ini tampaknya tidak lagi relevan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Pansel Capim KPK Segera Bekerja, Masa Tugas Hingga 20 Desember 2024

Pansel Capim KPK Segera Bekerja, Masa Tugas Hingga 20 Desember 2024

Nasional
Nyaris Putus Sekolah, Sudirman Said Ingin Tuntaskan Problem Pendidikan di Jakarta

Nyaris Putus Sekolah, Sudirman Said Ingin Tuntaskan Problem Pendidikan di Jakarta

Nasional
Soal Uang Rp 850 Juta dari Kementan, Nasdem Klaim Tak Pernah Minta Sumbangan

Soal Uang Rp 850 Juta dari Kementan, Nasdem Klaim Tak Pernah Minta Sumbangan

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Hanya dalam 3 Hari

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Hanya dalam 3 Hari

Nasional
Respons Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Nasdem: Enggak Usah Akali Aturan

Respons Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Nasdem: Enggak Usah Akali Aturan

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Istana: Pemerintah Tak Berkomentar

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Istana: Pemerintah Tak Berkomentar

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Dituntut 11 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Dituntut 11 Tahun Penjara

Nasional
Istana Umumkan Susunan Pansel Capim KPK, Yusuf Ateh Jadi Ketua

Istana Umumkan Susunan Pansel Capim KPK, Yusuf Ateh Jadi Ketua

Nasional
KPU Belum Terima Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Belum Terima Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Nasional
Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Nasional
Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Nasional
Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com