KPK Sebut Pengetahuan Demokrat soal Musda Kaltim Disokong Uang Korupsi Harus Didalami

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, tim penyidik harus mendalami apakah pihak Partai Demokrat mengetahui bahwa Musyawarah Daerah (Musda) di Kalimantan Timur (Kaltim) disokong dana hasil korupsi Abdul gafur Mas'uda (AGM).

AGM merupakan kader Demokrat sekaligus Bupati Penajam Paser Utara (PPU) periode 2018-2023. Ia diduga menerima uang Rp 6 miliar dalam korupsi penyertaan modal ke Perusahaan umum Daerah (Perumda) di PPU.

Penyidik kemudian menemukan bahwa uang itu diduga untuk menyokong kebutuhan dana Musda Partai Demokrat Kaltim.

"Apakah pihak partai mengetahui bahwa uang-uang itu yang digunakan untuk mengadakan musyawarah dari hasil korupsi, kan seperti itu. Ini tentu yang harus didalami," kata Alex kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: KPK Sebut Uang Korupsi Eks Bupati PPU Mengalir ke Acara Partai Politik

Alex memperkirakan, pihak penyelenggara Musda atau partai terkait akan mengklaim tidak tahu menahu dari mana sumber uang penyelenggaraan musyawarah tersebut.

Adapun KPK berkepentingan mengembalikan uang pemerintah daerah yang seharusnya dikucurkan untuk kepentingan umum namun dikorupsi itu ke negara.

"Partai mereka mungkin mengatakan, tidak tahu menahu dari mana sumber duitnya itu. Kita juga enggak tahu kalau itu uang hasil korupsi," tuturnya.

Menurut mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa musyawarah atau kegiatan rapat-rapat di partai berasal dari kader.

Termasuk di antaranya adalah kader yang duduk sebagai anggota DPRD maupun kepala daerah.

"Pertanyaannya kan kader-kader itu uangnya dari mana?" ujar Alex.

Baca juga: KPK Kembali Tetapkan Eks Bupati Penajam Paser Utara Tersangka, Kali Ini Diduga Korupsi Penyertaan Modal

Dalam kasus aliran dana ke Musda Demokrat di Kaltim, uang dugaan korupsi itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten PPU.

"Uang daerah yang diperuntukkan untuk Perumda dan digunakan untuk salah satunya untuk Musda Partai, kan seperti itu," ujar Alex.

Sebelumnya, AGM diduga menerbitkan tiga keputusan pencairan modal untuk tiga Perumda di Kabupaten PPU.

Pencairan itu sebesar Rp 29,6 miliar untuk Perumda Benuo Taka; Rp 3,6 miliar untuk Perumda Benuo Taka Energi; dan Rp 18,5 miliar untuk Perumda Air Minum Danum Taka.

Namun, tiga keputusan AGM mencairkan modal itu diduga tidak berdasar pada aturan yang jelas, tidak melalui kajian, analisis, dan administrasi yang matang.

Baca juga: KPK Setor Uang Pengganti Bupati PPU dan Bawahannya ke Negara Rp 2,2 Miliar