Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ide Zona Demiliterisasi Prabowo Terkait Perang Ukraina-Rusia Dinilai Kurang Tepat

Kompas.com - 07/06/2023, 16:57 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait zona demiliterisasi guna mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dinilai kurang tepat.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut gagasan tersebut seolah terdapat sengketa wilayah antar kedua negara.

"Mungkin yang kurang pas adalah ide zona demiliterisasi dan seolah ada sengeketa wilayah antara Rusia dan Ukraina sehingga memunculkan ide referendum," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Polemik Proposal Prabowo soal Perdamaian Ukraina-Rusia yang Berujung Dipanggil Jokowi

Dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia, Hikmahanto mengatakan, Prabowo seharusnya menyampaikan perang harus dihentikan dengan mengedepankan dialog.

Menurutnya, hal ini sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

Di sisi lain, dorongan Prabowo supaya kedua negara menggelar gencatan senjata sudah tepat.

"Gencatan senjata ini harus diawasi dan dimonitor oleh PBB dalam bentuk peace keeping operations di mana Indonesia bersedia untuk berkontribusi," ujarnya.

Ia menambahkan, ShangriLa Dialogu pada dasarnya bukan forum resmi pemerintah meskipun Prabowo hadir sebagai Menhan.

Menurutnya, forum ini lebih merupakan academic exerxise karena yang hadir adalah pejabat dan pengamat.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Prabowo dalam forum ini dinilai bukan sebagai penentu kebijakan.

"Karena menurut Undang-Undang Hubungan Liar Negeri penentu kebijakan luar negeri adalah Menlu," tegas dia.

Oleh karena, Hikmahanto menegaskan, pernyataan Prabowo sudah tepat karena telah menggambarkan posisi Indonesia dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

"Menhan sudah tepat menggambarkan posisi Indonesia yang tidak mau membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak karena mencerminkan polurgi bebas aktif Indonesia," terang dia.

Proposal perdamaian yang disodorkan Prabowo terkait perang Ukraina dan Rusia memantik perdebatan dari dalam dan luar negeri.

Baca juga: Soal Proposal Perdamaian Prabowo, Wamenhan: Intinya Kita Ingin Konflik Rusia-Ukraina Selesai, Itu Saja

Sebab, Prabowo mengusulkan Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata. Tak hanya itu, Prabowo mendorong Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com