Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu KAHMI di Istana, Jokowi Klarifikasi Soal "Cawe-cawe"

Kompas.com - 05/06/2023, 20:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Menurut Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia, Jokowi menyampaikan klarifikasi soal cawe-cawe atau turut campur yang sempat disampaikan saat bertemu dengan pimpinan media massa nasional beberapa waktu lalu.

"Beliau sampaikan klarifikasi soal cawe cawe. Jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin sampaikan kepada siapapun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wapres di periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama," ujar Doli usai pertemuan.

Baca juga: Soal Jokowi Cawe-cawe Pilpres, Ganjar Sebut Kader Wajib Ikut Campur

"Dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tadi situasi tidak mudah tapi peluangnya besar," lanjutnya.

Selain itu, kata Doli, Presiden Jokowi menekankan bahwa saat ini merupakan momentum Indonesia untuk melakukan lompatan yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan.

Pasalnya, Indonesia mempunyai sumber daya, salah satunya dalam penyediaan sumber energi kendaraan listrik.

"Ini yang saya kira menjadi tools untuk kita bisa lompat menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat," ujarnya.

Baca juga: Hasto Sebut Hanya PDI-P yang Bela Jokowi Usai Dikritik soal Cawe-cawe

"Termasuk Pak Presiden saya kira keterlibatannya bagaimana menyampaikan pesan-pesan untuk kepentingan bangsa dan negara dan kemajuan yang akan dicapai," imbuh Doli.

Politikus Golkar itu menyampaikan, Presiden Jokowi sadar tentang posisinya sebagai Presiden, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Presiden juga sadar bahwa proses politik di pemilu lebih melibatkan pimpinan-pimpinan parpol.

"Yang Pak presiden juga tidak ada di dalamnya. Jadi konteks cawe-cawe itu adalah keterlibatan untuk bagaimana supaya kita smua ini memahami situasi dan kondisi dan punya tekad untuk maju terus menjadi negara yang lebih baik," tambah Doli.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

Ia menilai, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, Presiden Ketujuh RI itu menilai, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

Baca juga: [GELITIK NASIONAL] Gaduh Pemilu 2024: Isu Bocornya Putusan MK hingga Cawe-cawe Jokowi

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com