Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Samakan Visi, Mahfud Temui Ketum PBNU, Bahas Pemilu hingga Penegakan Hukum

Kompas.com - 26/05/2023, 19:20 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf hari ini, Jumat (26/5/2023).

Dalam pertemuannya, Mahfud MD membicarakan banyak hal, salah satunya terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Mahfud mengatakan, pembahasan politik bersama Gus Yahya terkait dengan politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, serta memilih pemimpin yang jujur dan adil.

"Bagaimana membangun keadilan, penegakan hukum, memilih pemimpin yang adil jujur. Itu namanya politik inspiratif," kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: PBNU dan PP Muhammadiyah Sepakat Politik Identitas Berbahaya: Mendorong Perpecahan di Masyarakat

Ia juga menyebut bahwa pertemuannya dengan Ketum PBNU juga mendiskusikan masalah keislaman dalam kerangka nasionalisme, keindonesiaan dan membangun bangsa yang lebih maju.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut pertemuannya sebagai wakil pemerintah dengan Ketua Umum PBNU sangat penting untuk menyamakan visi.

NU memiliki kewenangan dalam hal memberikan pandangan tentang pendidikan, nasihat, dan imbauan ketertiban masyarakat.

Sementara pemerintah adalah pihak yang melaksanakan kebijakan berdasarkan masukan dari masyarakat, khususnya dari PBNU.

Baca juga: PP Muhammadiyah dan PBNU Sepakat Dorong Pemilu 2024 Bermoral dan Bermartabat

"Hukum dan wewenang yang saya miliki, saya lakukan di lapangan," kata Mahfud.

Mahfud juga menyebut PBNU dan pemerintah memiliki kesamaan ide yang sudah sering didiskusikan bersama pada momen-momen tertentu.

"Jadi beliau bergerak di masyarakat, saya bergerak di pemerintah untuk Indonesia kita," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yanya Cholil Staquf mengatakan bahwa kehadiran Mahfud selaku menteri semakin menegaskan sinergi PBNU dengan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik.

Selain itu, pertemuannya dengan Mahfud MD juga mengikis keraguan masyarakat terkait status kader Mahfud MD di Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah dan Ketum PBNU Bahas Pentingnya Moral Pemimpin di Tahun Politik

"Pertemuan ini untuk mengonfirmasi bahwa meskipun Pak Mahfud (itu) MD, tapi beliau NU," kelakar Gus Yahya.

Sebelumnya, Mahfud juga telah bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, pada awal April 2023.

Dalam pertemuan itu, Haedar berpesan kepada Mahfud agar Pemilu dapat tetap dijalankan sesuai dengan amanah undang-undang.

Ia mengatakan, seluruh komponen yang bertugas dalam pesta demokrasi lima tahunan ini harus dipersiapkan agar masyarakat bisa merasakan Pemilu yang adil dan beradab dan menghasilkan pejabat negara yang dapat memajukan hajat hidup bangsa.

Baca juga: Tiba di Kantor PBNU, Rombongan PP Muhammadiyah Membawa 3 Agenda

 

“Kita berharap Pemilu ini menjadi Pemilu yang berkualitas, Pemilu yang bukan hanya demokrasi yang prosedural, tetapi demokrasi yang substansif," ujar Haedar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com