Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Elektabilitas Partai Gerindra-Prabowo Subianto Dianggap Fenomena Unik

Kompas.com - 24/05/2023, 12:07 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas yang memperlihatkan kenaikan elektabilitas Partai Gerindra yang sejalan dengan Ketua Umum Prabowo Subianto secara bersamaan dinilai unik lantaran belum pernah terjadi sebelumnya.

"Tren positif dari dukungan publik terhadap partai politik sekaligus juga terhadap ketua umum partai politik tersebut hampir tidak pernah terjadi selama ini," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, dalam keterangannya yang dikutip Kompas.com pada Rabu (24/5/2023).

Menurut Bawono, selama ini dari sejumlah hasil survei terkait elektabilitas sebuah partai politik dengan sosok ketua umumnya kerap berbanding terbalik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar Kuasai di Jawa, Prabowo di Luar Jawa

"Hal seringkali ditemui dalam hasil survei-survei selama ini dukungan publik tinggi terhadap sebuah partai politik tidak diikuti dengan dukungan publik terhadap ketua umum partai politik bersangkutan," ujar Bawono.

Dalam temuan hasil survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Mei 2023 menunjukkan elektabilitas dari Partai Gerindra menembus angka 18.6 persen.

Sedangkan dalam hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 lalu disebutkan tingkat elektabilitas Partai Gerindra mencapai 14.3 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo Sosok Kandidat Capres Paling Populer

Suasana massa kader Partai Gerindra memenuhi salah satu gerbang Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (13/5/2023).KOMPAS.com/Rahel Suasana massa kader Partai Gerindra memenuhi salah satu gerbang Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (13/5/2023).

Kenaikan elektabilitas juga dialami oleh ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden

Selain itu, menurut hasil survei Litbang Kompas periode yang sama, elektabilitas dari Prabowo Subianto mencapai 24.5 persen.

Jika dibandingkan dengan hasil survei periode Litbang Kompas pada Januari lalu elektabilitas Prabowo mencapai 18.1 persen.

"Jadi terdapat lonjakan tingkat elektabilitas cukup signifikan dari Prabowo Subianto," ucap Bawono.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Generasi Z

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

Sampai saat ini terdapat 3 tokoh politik yang diusung sebagai bakal capres 2024. Mereka adalah Prabowo dari Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya (KKIR) yang berisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kedua adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Gerindra Paling Meningkat meski Berada di Posisi Kedua

Anies diusung sebagai bakal capres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com