Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS Temui Din Syamsuddin, Minta Masukan Nama Cawapres Anies

Kompas.com - 23/05/2023, 14:06 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu menemui mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk meminta masukan nama bakal calon wakil presiden (Cawapres) untuk Anies Baswedan.

Anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, pertemuan itu sudah disampaikan di dalam internal PKS oleh Syaikhu.

"Saya sebetulnya tidak tahu mereka akan bicara apa, karena saya juga tidak dikasih tau apa-apa tapi kan beliau menyampaikan di internal PKS bahwa beliau minta izin untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh," ujar Sohibul saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepopuleran PKB, Nasdem, PKS, dan PAN Meningkat

"Makanya beliau kan pergi kesana-kemari kan ya, silakan komunikasi enggak ada masalah, kan komunikasi," sambung dia.

Sohibul mengatakan, komunikasi PKS dengan para tokoh juga sudah disampaikan kepada Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Namun, kata Sohibul, PKS tidak menutup kemungkinan komunikasi lainnya yang bisa terjalin saat pertemuan berlangsung.

"Sebetulnya pada dasarnya sih komunikasi politik kan sesuatu yg biasa aja. bahwa kemudian komunikasi politik itu ada suasana mencari cawapres, saya kira kan itu nggak ada masalah juga," sambung dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Swing Voters Golkar, PKS, dan Nasdem Paling Tinggi

Sebelumnya beredar informasi pertemuan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dengan Din Syamsuddin hari ini, Selasa (23/5/2023) pukul 14.00 WIB.

Mereka berdua akan bertemu di kediaman Din Syamsuddin di Dea Malela Foundation, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Din Syamsuddin memiliki nama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin merupakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Selain itu, cendekiawan muslim ini juga tercatat pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2014-2015 dan Wakil Ketua MUI periode 2005-2014.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PKS, PAN, dan PPP Harus Waspadai Parliamentary Threshold

Din juga pernah tercatat ikut serta dalam politik praktis sebagai anggota Partai Golkar dan pendiri Partai Pelita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com