Survei Litbang "Kompas": PKS, PAN, dan PPP Harus Waspadai "Parliamentary Threshold"

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Litbang Kompas mengemukakan, tiga partai yang saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019-2024 mendapatkan kursi di DPR, harus mewaspadai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, untuk pemilu mendatang.

Ketiganya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Elektabilitas ketiga partai tersebut berada di bawah empat persen dalam survei Litbang Kompas pada Mei 2023, dengan margin error penelitian ± 2,83 persen

Dalam survei yang digelar pada 29 April-10 Mei 2023 ini, elektabilitas PKS berada di angka 3,8 persen. Angka ini turun dibandingkan bulan Januari yang berada di angka 4,8 persen.

Kemudian, elektabilitas PAN naik dari 1,6 persen pada Januari 2023 menjadi 3,2 persen pada Mei ini. Sementara elektabilitas PPP berada di angka 2,9 persen, naik 0,4 persen dari 2,3 persen pada Januari lalu.

Dalam survei ini, sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di kantor KPU RI, Jumat (12/5/2023)

Sebagai informasi, parliamentary threshold adalah syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

Aturan parliamentary threshold juga diberlakukan pada pemilu 2019, dan tercantum dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Presiden PKS Ahmad Syaikhu ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Dalam UU itu ditetapkan sebuah parpol harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 4 persen dari jumlah suara nasional untuk bisa memperoleh kursi di DPR.

Aturan itu berlaku secara nasional sehingga partai yang lolos ambang batas parlemen nasional secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sedangkan partai yang tidak lolos ambang batas parlemen nasional, tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Plt Ketua Umum PPP Mardiono memberikan keterangan pers sebelum pertemuan antara pengurus PPP dan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5/2023).