Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Bagaimana Saya Bisa Putuskan Kebijakan Pertanian kalau Datanya Tak Akurat

Kompas.com - 15/05/2023, 18:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sensus pertanian idealnya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Menurutnya, jika sensus dilakukan lebih sering akan membantu pemerintah memutuskan kebijakan di bidang pertanian.

"Mestinya, ini setiap 5 tahun. Biayanya juga enggak banyak, mungkin Rp 3 triliun-an tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan (pertanian) kalau datanya tidak akurat dan paling ter-update, terkini," ujar Jokowi saat meluncurkan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Jokowi mengatakan, sensus pertanian tahun ini merupakan yang pertama dilakukan sejak 10 tahun lalu.

Baca juga: Sensus Pertanian 2023, Jokowi: Saya Minta Seluruh Pemangku Kepentingan Mendukung

Oleh karena itu, menurutnya, sudah terlalu lama tidak diadakan sensus baru.

"Ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu. Menurut saya, juga kelamaan, sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu," katanya.

Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta semua pihak mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang digelar pada 1 Juni-30 Juli 2023.

Kepala Negara juga mengungkapkan, Sensus Pertanian 2023 meliputi lima bidang, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Baca juga: Luncurkan Sensus Pertanian 2023, Jokowi: Terakhir 10 Tahun Lalu

Nantinya, sensus ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa sektor pertanian sangat strategis karena menyumbang sebesar 11,8 persen total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Besar sekali. Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan kita tahu krisis pangan, di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim karena perang," ujar Jokowi.

"Sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan dan menyediakan pekerjaan, 40 juta orang hidup di sektor ini, sudah 29 persen dari angkatan kerja," katanya lagi.

Baca juga: Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com