Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diusulkan Jadi Cawapres Anies, AHY Tak Didaftarkan Ikut Pileg 2024

Kompas.com - 09/05/2023, 13:34 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tidak mengikutsertakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam gelanggang Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) pada Pemilu 2024.

Deputi Badan Litbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, AHY memang fokus mengantarkan Demokrat untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Mas AHY tidak masuk daftar calon anggota legislatif. Dari sejak terpilih di kongres, positioning Mas AHY adalah sebagai ketua umum untuk mengantarkan Partai Demokrat kembali memenangkan Pemilu 2024, baik pilpres maupun pileg," ujar Syahrial saat dimintai konfirmasi, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: AHY Dinilai Bijak Membiarkan Anies Tentukan Bakal Cawapres

Menurut Syahrial, AHY berhasil menaikkan elektabilitas Partai Demokrat, membangun konsolidasi partai, hingga mengantarkan Demokrat bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sebentar lagi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini akan mengusung paket capres-cawapres.

Adapun Anies Baswedan menjadi bakal capres dalam koalisi yang dihuni oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS ini.

Sementara itu, kata dia, AHY juga diusulkan oleh Demokrat untuk maju sebagai cawapres Anies, sehingga tidak mengikuti pileg.

"Demokrat sebagai bagian dari koalisi memang sejak awal mengusulkan Mas AHY sebagai cawapres-nya Anies. Namun menyerahkan keputusannya kepada Anies sesuai komunikasi yang berjalan di tim kecil koalisi selama ini," ujar Syahrial.

Adapun AHY mengaku akan menyerahkan kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapres untuk Pilpres 2024.

Baca juga: AHY Legowo Anies Tentukan Cawapres Sendiri: Yang Penting Bawa Kemenangan

AHY menyebut, Demokrat, Nasdem, dan PKS sepakat membiarkan Anies menentukan sendiri siapa sosok pendampingnya.

"Kami ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil. Dan tentunya semua kami sudah serahkan kepada bacapres kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai," ujar AHY saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

AHY menyampaikan, pada intinya, piagam kesepakatan itu memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih Cawapres 2024.

Hal yang jelas, cawapres itu harus bisa membawa kemenangan bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Yang intinya kita memberikan kewenangan secara penuh kepada Mas Anies untuk menentukan, memilih pada saatnya cawapres yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita harapkan bisa membawa kemenangan untuk Koalisi Perubahan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com