Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Dinilai Bijak Membiarkan Anies Tentukan Bakal Cawapres

Kompas.com - 08/05/2023, 19:25 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyerahkan sepenuhnya kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, buat menentukan bakal calon wakil presiden dinilai sebagai keputusan bijak.

"Sikap dari AHY dan Partai Demokrat untuk serahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies Baswedan merupakan keputusan sangat bijak dan patut diacungi dua jempol," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, dalam pernyataannya yang dikutip pada Senin (8/5/2023).

Menurut Bawono, keputusan AHY yang menyerahkan sepenuhnya penentuan bakal cawapres kepada Anies adalah bentuk konsistensi antara ucapan dan sikap.

"Ini adalah cerminan konsistensi dari ungkapan 'You are the leader' pernah disampaikan oleh AHY kepada Anies Baswedan di hadapan publik beberapa bulan lalu," ujar Bawono.

Baca juga: AHY Legowo Anies Tentukan Cawapres Sendiri: Yang Penting Bawa Kemenangan

Bawono mengatakan, performa AHY dari segi tingkat elektabilitas sampai saat ini cukup baik.

"Merujuk pada hasil temuan survei dari Indikator terbaru masuk di tiga besar," ujar Bawono.

Bawono mengatakan, sikap AHY yang memilih menyerahkan penentuan posisi bakal cawapres menunjukkan ada prioritas utama lain saat ini di internal partai-partai Koalisi Perubahan ketimbang penentuan calon wakil presiden.

Prioritas itu, kata Bawono, adalah penguatan soliditas koalisi terutama memastikan tiket pencalonan Anies.

Saat ini terdapat 3 partai politik yang mengusung Anies sebagai bakal capres. Mereka adalah Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Anies Saat Pidato di Depan Relawan: Puji Jokowi Soal Tol hingga Klaim Punya Rekam Jejak Baik

Sebelumnya diberitakan, AHY menyebut Demokrat, Nasdem, dan PKS sepakat membiarkan Anies menentukan sendiri siapa sosok pendampingnya.

"Kami ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil. Dan tentunya semua kami sudah serahkan kepada bacapres kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai," ujar AHY saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

AHY menjelaskan, pada intinya, piagam kesepakatan itu memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih cawapres 2024.

Menurut AHY, bakal cawapres itu harus bisa membawa kemenangan bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca juga: Anies Minta Negara Tak Intervensi Pilihan Rakyat: Kalau Sampai Pengaruhi, Itu Pelecehan

"Yang intinya kita memberikan kewenangan secara penuh kepada Mas Anies untuk menentukan, memilih pada saatnya cawapres yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita harapkan bisa membawa kemenangan untuk Koalisi Perubahan," tuturnya.

Sementara itu, AHY enggan berbicara mengenai sudah berapa banyak nama cawapres yang mengerucut untuk mendampingi Anies. Dia berharap sosok cawapres pendamping Anies juga bisa membuat koalisi semakin solid.

"Yang jelas, kami meyakini pada akhirnya akan ditentukan cawapres dia benar-benar bisa menambah kemenangan sekaligus juga bisa membangun koalisi yang semakin solid," imbuh AHY.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com