Golkar Disarankan Menjajaki Opsi Oposisi jika Gagal pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar dinilai sebaiknya tidak khawatir dan siap jika harus berada dalam posisi sebagai oposisi jika gagal dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Menjadi oposisi adalah hal yang bagus bagi Golkar mengingat selama ini Golkar tidak punya pengalaman sebagai kekuatan penyeimbang," kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/5/2023).

Akan tetapi, Golkar jutru berharap supaya tetap dirangkul dalam pemerintahan terlepas dari hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal itu dinilai memperlihatkan sikap dasar Partai Golkar yang tidak siap menjadi kelompok oposisi atau berada di luar lingkaran kekuasaan.

Baca juga: Airlangga: Golkar dan Demokrat Sepakat, Pemilu Itu Bukan Winner Takes It All

"Golkar tidak siap menjadi oposisi sehingga mencari aman dengan menyebar potensi risiko kalah dengan pendekatan ke sejumlah partai," ujar Ari.

Padahal menurut Ari, jika Golkar tetap berpedoman kepada prinsip demokrasi maka setiap partai politik harus siap menang dan siap kalah dalam ajang Pemilu.

Ari mengatakan, Golkar sebenarnya mempunyai kekuatan dan pengaruh karena menjadi partai politik terbesar ketiga di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 2019.

Partai berlambang pohon beringin itu saat ini mempunyai 85 kursi di DPR atau setara dengan 12 persen.

Baca juga: BERITA FOTO: Demokrat Terbuka bagi Golkar Gabung di Koalisi Perubahan

Akan tetapi, kata Ari, dengan modal itu ternyata tidak membuat Partai Golkar percaya diri untuk mengambil langkah dalam percaturan politik menjelang Pemilu 2024.

Ari juga menilai Golkar tidak memaksimalkan Koalisi Indonesia Baru yang digagas dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Padahal dengan sumber daya yang dipunyai Golkar, kata Ari, seharusnya mereka bisa menjadi nakhoda bagi KIB.

Akan tetapi menurut Ari yang terjadi malah sebaliknya. Golkar justru tidak memaksimalkan poros Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang sudah dibentuk jauh sebelum koalisi Partai Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta poros Partai Nasdem-Partai Demokrat-Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Harusnya Golkar tetap menjadi motor penggerak KIB dan punya peluang menggarap arah koalisi," ucap Ari.

Baca juga: Bertemu di Rumah SBY, Demokrat-Golkar Bahas Kemunduran Demokrasi

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginginkan supaya pihak-pihak yang menjadi pemenang dalam Pemilu 2024 tidak bersikap sapu bersih atau the winner takes it all.

Airlangga berharap para pemenang Pemilu dan Pilpres 2024 tidak meniru prinsip demokrasi seperti di Amerika Serikat, ketika partai yang unggul dalam Pemilu dan Pilpres menguasai semuanya dan tidak memberikan ruang bagi partai politik pesaingnya.