Airlangga: Golkar dan Demokrat Sepakat, Pemilu Itu Bukan "Winner Takes It All"

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan, Golkar dan Partai Demokrat sama-sama sepakat untuk tidak menerapkan konsep winner takes all pada pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

Artinya, Airlangga berpandangan, partai-partai politik di Indonesia mesti dapat bekerja sama dalam membangun Indonesia, siapa pun partai politik pemenang pemilunya.

"Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan 'the winner takes it all'. Artinya, kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all," kata Airlangga seusai bertemu Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (29/4/2023).

Baca juga: Bertemu Demokrat, Golkar Masih Buka Dialog dengan Berbagai Parpol

Airlangga mengibaratkan membangun Indonesia seperti tim nasional sebuah cabang olahraga yang membela nama Indonesia.

Ia mengatakan, pemain-pemain yang masuk tim nasional pun biasanya tidak hanya berasal dari tim yang menjuarai kejuaraan di dalam negeri.

Dalam konteks politik, Airlangga menilai sistem tersebut bakal menciptakan pelaksanaan pemilu yang membahagiakan, bukan yang memecah belah bangsa.

"Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama-sama," kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi persimpangan, antara sukses menjadi negara maju atau tetap berada pada middle income trap.

Menurut dia, persimpangan jalan itu hanya bisa dilalui bila partai-partai politik saling bekerja sama dalam menyusun rencana pembangunan maupun instrumen hukum yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.

"Kita butuh seluruh instrumen dari hukum kepada DP yang nanti juga duduk itu minimal 70 persen. Oleh karena itu, saya menawarkan Partai Golkar, kita ini dari sekarang supaya nanti kita tidak 'kagetan'," ujar Airlangga.

Baca juga: Demokrat Buka Pintu bagi Golkar untuk Gabung Koalisi Perubahan

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mendorong partai-partai politik untuk menyelesaikan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mendatang.

"Maka calon presiden nanti sudah punya referensi apa yang harus dikerjakan, karena kita semua ini tergantung calon presiden bikin programnya apa, tapi lapangannya dan regulasinya harus kita buat," kata Airlangga.