Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik karena Kode Dukung Ganjar, Partai Buruh Akui Sempat Ingin Absen pada Pilpres 2024

Kompas.com - 26/04/2023, 13:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh mengeklaim pernah menyiapkan opsi untuk absen dalam Pilpres 2024 karena menganggap bahwa kandidat-kandidat yang mungkin maju dalam kontestasi bakal diusung oleh partai-partai politik pendukung UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Pernyataan ini keluar setelah Partai Buruh dikritik warganet karena dinilai inkonsisten lantaran memberi kode bakal mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Opsi ini (absen pada Pilpres 2024) muncul karena hampir dapat dipastikan semua pasangan calon akan diusung oleh parpol pendukung omnibus law," kata Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (26/4/2023).

"Sedangkan posisi politik kami jelas berseberangan dengan parpol-parpol tersebut. Partai Buruh tegas menolak UU Cipta Kerja," ujarnya lagi.

Baca juga: Dikritik Warganet karena Kode Dukung Ganjar, Partai Buruh Beri Penjelasan

Namun, pada akhirnya, opsi ini urung dipertimbangkan lebih jauh. Partai Buruh menilai bahwa pilihan untuk tidak mengambil peran dalam kontestasi Pilpres justru akan menjauhkan mereka dari tujuan didirikannya partai ini.

"Bagaimana kami bisa mengupayakan upah pekerja naik secara signifikan. Misalnya, jika sejak masa pencalonan kami tidak membangun kerja sama politik dengan capres yang kelak akan memimpin negeri ini," kata Said.

Oleh karena itu, Said menegaskan bahwa meskipun secara normatif tidak dapat menjadi partai politik pengusung capres-cawapres akibat aturan presidential threshold, Partai Buruh tidak akan absen pada Pilpres 2024.

"Pada perhelatan Pilpres 2024, Partai Buruh tetap akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon," ujarnya.

Baca juga: Said Iqbal: Buruh Berharap Perbaikan Nasib dari Ganjar Pranowo

Kode dukung Ganjar

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengucapkan selamat atas dukungan yang diberikan secara resmi dari PDI-P terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres.

Said Iqbal mengeklaim bahwa terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 merupakan sesuatu yang diharapkan untuk mengubah nasib kelas pekerja.

"Partai Buruh yang ada 38 provinsi, 457 kabupaten/kota, dan 4.626 kecamatan serta lebih dari 10 juta kader dan simpatisan dari buruh, nelayan, buruh perempum, migran, guru dan tenaga honorer, tenaga kesehatan, buruh informal, generasi Z dan milenial yang ayah ibunya kelas pekerja, serta rakyat jelata lainnya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden RI Tahun 2024," kata Said Iqbal dalam keterangan, Jumat (21/4/2023).

"Tentu isu tentang upah layak, outsourcing, PHK, tanah untuk petani, solar untuk nelayan, kesejahteraan guru dan tenaga honorer, serta membangun negara kesejahteraan menjadi harapan kelas pekerja yang dapat dituangkan dalam kebijakan Ganjar Pranowo bilamana terpilih sebagai presiden," ujarnya lagi.

Baca juga: Sandiaga Uno Diduga Bakal Merapat ke PPP, Pengamat: Ajukan Proposal Jadi Cawapres Ganjar

Said menyinggung bahwa nama Ganjar merupakan salah satu nama yang lekat dengan partainya karena hasil Rapat Kerja Nasional Partai Buruh pada 14-17 April 2023 di Jakarta, mereka menjaring empat nama sebagai capres, yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan.

"Dari keempat nama tersebut, dalam Rakernas Partai Buruh nama Ganjar Pranowo menempati urutan pertama dukungan terbanyak dari 38 provinsi, 457 kab/kota, serta 4.626 kecamatan di seluruh Indonesia yang terdapat kepengurusan Partai Buruh," kata Said.

Said mengatakan, pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023 mendatang, dukungan partainya terhadap majunya Ganjar sebagai bakal capres 2024 akan kembali diungkit.

"Nama Ganjar Pranowo pun akan ditanyakan langsung kepada ratusan ribu buruh peserta May Day Fiesta 1 Mei 2023 di Jakarta," ujarnya.

Namun demikian, Said Iqbal menegaskan bahwa keputusan Partai Buruh masih akan menunggu hasil konvensi.

"Tentunya penetapan resmi capres 2024 dari Partai Buruh akan didahului melalui konvensi capres RI Partai Buruh pada sekitar bulan Juli 2023," kata Said.

Baca juga: Melihat Pendekatan dan Langkah Politik Setelah Ganjar Resmi Diusung Jadi Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com