Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Jadi Capres, Rivalitas dengan Puan Dinilai Sengaja Diciptakan PDI-P untuk Tes Ombak

Kompas.com - 22/04/2023, 01:59 WIB
Tatang Guritno,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto mengatakan, rivalitas Puan Maharani dan Ganjar Pranowo memperebutkan kursi calon presiden (capres) sengaja dibuat oleh PDI-P.

Tujuannya, untuk melakukan tes ombak baik di internal partai maupun eksternal atau masyarakat.

“Tujuannya ke dalam untuk melihat soliditas kader mereka dalam barisan perjuangan partai,” ujar Gun Gun, kepada Kompas.com, pada Sabtu (22/4/2023).

“(Sedangkan) ke luar untuk melihat reaksi publik atas sosok dan guliran isu yang dikembangkan PDI-P,” sambung dia.

Baca juga: Beri Selamat pada Ganjar, Nasdem Tetap Optimistis Anies Menang Pilpres 2024

Ia menyatakan, PDI-P memperoleh keuntungan dari tes ombak tersebut, salah satunya adalah selalu mendapatkan perhatian publik dalam waktu yang cukup lama.

Di sisi lain, Gun Gun menganggap bahwa rivalitas Puan dan Ganjar bisa dibendung karena kekuatan politik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Rivalitas yang masih bisa dikendalikan secara internal melalui batasan afiliatif yang berporos pada sosok Megawati. Salah satu kekhasan PDI-P adalah group think yang menempatkan Bu Mega sebagai sosok sentral menentukan,” papar dia.

Terakhir, dalam pandangannya, Megawati bisa menempatkan diri dalam menyikapi rivalitas antara Puan dan Ganjar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com