JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, sulit menyatukan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar dalam koalisi besar.
Pasalnya, ketiga partai sama-sama menginginkan kader masing-masing sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
“Sangat mungkin mereka akan maju sendiri-sendiri, PDI-P misalnya maju sendiri, kemudian Gerindra dan Golkar maju sendiri,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (19/4/2023).
Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Megawati Akan Prakarsai Kerja Sama Politik Besar
Meski belum ada nama pasti, PDI-P berulang kali menegaskan keinginan mereka mengusung kader sendiri sebagai calon RI-1.
Sementara, Gerindra telah mendeklarasikan ketua umum Prabowo Subianto sebagai capres. Sedangkan Golkar ingin mengusung ketua umum Airlangga Hartarto.
Jika PDI-P, Gerindra, dan Golkar bersikukuh mempertahankan keinginan masing-masing, mustahil menyatukan ketiganya dalam satu payung koalisi.
“Golkar dan Gerindra kelihatan tidak mau berada di bawah subkoordinasi PDI-P kembali,” ujar Adi.
Baca juga: Tak Hanya Prabowo, Megawati Juga Akan Bertemu Pimpinan Parpol Lain Saat Lebaran
Namun demikian, Adi menduga, keinginan PDI-P kembali memimpin gerbong koalisi bakal mendapat dukungan dari partai-partai koalisi besar yang massanya cenderung lebih kecil seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ini tampak dari sinyal dukungan yang berkali-kali dimunculkan PAN dan PPP ke Ganjar Pranowo, kader PDI-P yang digadang-gadang sebagai kandidat capres.
Menurut Adi, wajar saja jika partai-partai kecil ingin merapat ke PDI-P. Pasalnya, dari seluruh parpol, partai banteng yang punya modal paling besar buat pemilu mendatang.
PDI-P dinilai punya modal elektabilitas besar. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menempati urutan puncak survei elektabilitas menurut berbagai lembaga dengan angka elektoral tembus 20 persen.
Selain itu, PDI-P juga punya sejumlah kader yang namanya berseliweran di bursa capres. Sebutlah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut survei banyak lembaga, Ganjar menjuarai survei elektabilitas capres, bersaing dengan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Dalam konteks itu ya sangat rasional dan masuk akal kalau kemudian untuk 2024 sekalipun PDI-P tetap mematok harga mati kader mereka adalah harus capres. Itu adalah bentuk kepercayaan tinggi yang menurut saya memang rasional, bisa diukur dan punya argumen secara statistik,” kata Adi.
Namun demikian, PDI-P diyakini tak akan dipusingkan dengan wacana koalisi besar. Dengan perolehan 27.503.961 atau 19,33 persen suara pada Pemilu Legislatif 2019, PDI-P menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Baca juga: Soal Syarat Capres dari PDI-P untuk Berkoalisi, Hasto: Ini Sudah Diputuskan Kongres