PDI-P, Gerindra, dan Golkar Ngotot Usung Capres, Koalisi Besar Sulit Terwujud?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, sulit menyatukan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar dalam koalisi besar.

Pasalnya, ketiga partai sama-sama menginginkan kader masing-masing sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

“Sangat mungkin mereka akan maju sendiri-sendiri, PDI-P misalnya maju sendiri, kemudian Gerindra dan Golkar maju sendiri,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (19/4/2023).

Meski belum ada nama pasti, PDI-P berulang kali menegaskan keinginan mereka mengusung kader sendiri sebagai calon RI-1.

Sementara, Gerindra telah mendeklarasikan ketua umum Prabowo Subianto sebagai capres. Sedangkan Golkar ingin mengusung ketua umum Airlangga Hartarto.

Jika PDI-P, Gerindra, dan Golkar bersikukuh mempertahankan keinginan masing-masing, mustahil menyatukan ketiganya dalam satu payung koalisi.

“Golkar dan Gerindra kelihatan tidak mau berada di bawah subkoordinasi PDI-P kembali,” ujar Adi.

Namun demikian, Adi menduga, keinginan PDI-P kembali memimpin gerbong koalisi bakal mendapat dukungan dari partai-partai koalisi besar yang massanya cenderung lebih kecil seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ini tampak dari sinyal dukungan yang berkali-kali dimunculkan PAN dan PPP ke Ganjar Pranowo, kader PDI-P yang digadang-gadang sebagai kandidat capres.

Menurut Adi, wajar saja jika partai-partai kecil ingin merapat ke PDI-P. Pasalnya, dari seluruh parpol, partai banteng yang punya modal paling besar buat pemilu mendatang.

PDI-P dinilai punya modal elektabilitas besar. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menempati urutan puncak survei elektabilitas menurut berbagai lembaga dengan angka elektoral tembus 20 persen.

Menurut survei banyak lembaga, Ganjar menjuarai survei elektabilitas capres, bersaing dengan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam konteks itu ya sangat rasional dan masuk akal kalau kemudian untuk 2024 sekalipun PDI-P tetap mematok harga mati kader mereka adalah harus capres. Itu adalah bentuk kepercayaan tinggi yang menurut saya memang rasional, bisa diukur dan punya argumen secara statistik,” kata Adi.

Namun demikian, PDI-P diyakini tak akan dipusingkan dengan wacana koalisi besar. Dengan perolehan 27.503.961 atau 19,33 persen suara pada Pemilu Legislatif 2019, PDI-P menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Artinya, tanpa berkoalisi dengan partai lain pun, PDI-P dapat mengusung capres dan cawapres sendiri pada pemilu mendatang.

“Sebagai partai pemenang pemilu dua kali, tentu PDI-P punya alasan, punya argumen bahwa di 2024 kader mereka harus jadi capres, itu beralasan,” tutur Adi.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar yang rencananya menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Adapun KIB digagas oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP. Sedangkan KKIR dibentuk oleh Partai Gerindra dan PKB.

Namun demikian, Hasto meyakini, konsolidasi di antara partai-partai yang menggagas kerja sama tersebut baru akan terjadi setelah PDI-P mengumumkan capres.

“Dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan gagasan kerja sama besar itu sangat bagus, itu positif. Tetapi, konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya, termasuk dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dikutip dari Kompas TV, Senin (17/4/2023).

Hasto pun tak menjawab tegas ketika ditanya apakah PDI-P akan turut bergabung bersama koalisi besar tersebut. Dia hanya mengatakan, PDI-P terus menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain.

Dia menegaskan bahwa PDI-P bakal mengusung kader sendiri sebagai capres. Hal itu telah diputuskan dalam Kongres ke-V PDI-P dan dipertegas oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Terkait partai lain yang tak ingin PDI-P mensyaratkan capres, Hasto bilang, partainya tak ambil pusing. Namun, dia meyakini bahwa kerja sama antarpartai akan terbentuk begitu PDI-P mengumumkan capres, sebagaimana yang terjadi ketika partai banteng mengumumkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres jelang Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

“Nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan, dari pengalaman ketika mengumumkan Pak Jokowi, di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut,” tuturnya.