Bawaslu Prediksi Hoaks Meningkat Jelang Pencalonan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memperkirakan, konten hoaks dan kampanye hitam meningkat jelang pencalonan presiden dan wakil presiden.

Adapun menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024, pendaftaran bakal calon presiden bakal dimulai Oktober 2023.

"Sampai November ini, masih dalam proses sosialisasi (belum masa kampanye). Kami harapkan tidak naik (konten) hoaks dan black campaign," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi virtual yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, Senin (17/4/2023)

"Tapi, menjelang pencalonan presiden itu akan naik, itu prediksi kami," kata dia.

Baca juga: Parsindo Adukan Ketua KPU dan Bawaslu ke DKPP, Merasa Didiskriminasi dengan Prima

Bagja mengeklaim, pihaknya bakal berkolaborasi dengan platform-platform digital untuk menghadapi hal ini.

Ia juga menyebut bahwa Bawaslu sudah memperbaiki sistem informasi terkait penanganan sengketa dan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustysti menyampaikan bahwa tren konten-konten hoaks dan disinformasi telah bergeser, bukan hanya untuk menjatuhkan lawan politik melainkan juga mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Hal ini tampak dari tren penggunaan hoaks soal surat suara dan netralitas aparat pada Pemilu 2019 lalu.

"Penyelenggara pemilu perlu meyakinkan publik bahwa mereka bekerja secara berintegritas sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu, dan tak kalah penting meningkatkan kepercayaan publik, misalnya kalau ada disinformasi bisa langsung direspons, karena yang namanya diinformasi kalau sudah viral itu sulit menangkalnya," kata perempuan yang akrab disapa Ninis itu, Senin.

Baca juga: Bawaslu Buka Rekrutmen Anggota di 29 Provinsi, Pendaftaran 17 April hingga 3 Mei

Ia mengingatkan bahwa media sosial mustahil tidak digunakan untuk melakukan penyebaran informasi, maupun disinformasi, terkait politik elektoral.

"Yang namanya medsos tidak mungkin tidak digunakan. Hari-hari ini ini medsos sudah penuh setidaknya dengan citra diri para bakal calon," ujar Ninis.