Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kepala Daerah Turun ke Lapangan Pantau Arus Mudik 2023

Kompas.com - 11/04/2023, 14:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah turun ke lapangan untuk secara langsung mengamati berbagai persoalan saat arus mudik Lebaran 2023.

Menurut Jokowi, kepala daerah harus paham kondisi lapangan, sehingga bisa langsung mengeksekusi berbagai kebijakan yang diperlukan.

"Selain Kemenhub, Polri, TNI, BUMN, gubernur, bupati, wali kota saya minta betul turun ke bawah melihat problem (arus mudik) secara detail. Supaya bisa eksekusi langsung di lapangan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) persiapan mudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/4/2023).

Baca juga: Jokowi: Dermaga Pelabuhan Ciwandan dan BBJ Sudah Ditambah

Kepala Negara lantas menyinggung hasil survei pemerintah soal potensi kenaikan jumlah pemudik yang mencapai 45 persen. Dia menekankan harus ada persiapan dan desain yang baik untuk mengatur arus mudik tahun ini karena potensi tersebut.

"Saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta (pemudik) melompat ke 123 juta (pemudik) itu bukan suatu manajemen yang mudah. Perlu persiapan, perlu desain perencanaan yang baik," tegasnya.

Pada hari ini, Selasa, Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat terkait mengecek persiapan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Jokowi ingin memastikan kondisi terakhir persiapan manajemen mudik di lapangan.

Baca juga: Jokowi: Kenaikan Jumlah Pemudik 45 Persen, Semuanya Harus Dikalkulasi

Kepala Negara menekankan, pemerintah tidak ingin ada pemudik menghadapi macet yang panjang di jalan maupun pelayanan yang lama di pelabuhan.

"Saya mau memastikan semua berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul terlayani dengan baik, tidak ada yang merasa lama-lama di jalan, berlama-lama di pelabuhan ada kemacetan. Itu yang kita harapkan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com