Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Anggap Koalisi Besar Dibentuk agar Pilpres 1 Putaran, PDI-P Berpeluang Jadi Kunci

Kompas.com - 09/04/2023, 12:28 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai bahwa upaya pembentukan koalisi besar berangkat dari sejumlah pertimbangan praktis untuk Pilpres 2024.

Sebagai informasi, koalisi besar ini dijajaki oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digawangi Gerindra dan PKB.

Presiden RI Joko Widodo merestui pembentukan koalisi besar ini dan PDI-P juga tak menutup peluang bergabung.

"Dalam kacamata para elite, kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas dasar pertimbangan, pertama, perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi di periode berikutnya," kata Aditya kepada Kompas.com, Minggu (9/4/2023).

Baca juga: Endorsement Jokowi Bukan Faktor Tunggal Kesuksesan Koalisi Besar

Aditya juga melihat bahwa para elite politik ini butuh memenangi Pilpres 2024 melalui sosok-sosok yang punya elektabilitas moncer.

"Sehingga, ada peluang agar pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu ronde saja. Argumennya tentu terkait dengan efisiensi anggaran pemilu," ujar Aditya.

Sejauh ini, angin tampak bertiup ke arah Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan RI yang dikesankan diberi endorsement politik dari Jokowi, selain juga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P.

Dua sosok ini memang menjadi langganan 3 besar politikus dengan elektabilitas tertinggi selain mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat.

"Namun demikian, faktor capres dan cawapres dalam penentuan dan kepastian koalisi besar ini adalah penting," ujar Aditya.

Baca juga: Zulhas Mengaku Siap ‘Wira-wiri’ untuk Proses Penjajakan Koalisi Besar

"Tidak mudah mencocokkan figur capres dan cawapres dengan peluang keterpilihan yang baik berdasarkan hasil banyak survei yang ada," ia melanjutkan.

Soal sosok capres yang kemungkinan diusung koalisi besar ini--seandainya jadi terbentuk--menjadi tantangan tersendiri sebab ada kans PDI-P turut bergabung.

PDI-P dianggap memiliki nilai tawar yang paling kuat sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 dan bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri.

"Ganjar untuk disandingkan dengan cawapres siapa pun yang populer, tentu punya peluang bagus karena elektabilitas Ganjar tinggi. Masalahnya di dalam PDI-P belum ada putusan dari kedua nama tersebut yang akan resmi dicalonkan," jelas Aditya.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan, dirinya setuju dengan wacana koalisi besar yang berisi gabungan antara KIB dan KIR untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Ya setuju," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Respons Wacana Koalisi Besar, PDI-P Sebut Tak Akan Jalan Sendiri pada Pilpres 2024

Puan pun mengaku sudah melihat pernyataan Jokowi mengenai dukungan terhadap koalisi tersebut.

Terkait PDI-P yang tidak ikut hadir dalam pertemuan lima partai tersebut, Puan memastikan PDI-P akan hadir dalam kesempatan selanjutnya.

Sebab, kata dia, ketika KIB-KIR bertemu di markas PAN pada Minggu (2/4/2023), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedang berhalangan hadir.

"Jadi insya Allah pada kesempatan yang lain PDI-Perjuangan akan hadir," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com