Saat Pemerintah Diminta Melihat Aturan yang Dimiliki Usai Indonesia Dicoret FIFA

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan dapat melihat aturan yang dimiliki ketika hendak menyelenggarakann kegiatan internasional di Indonesia. Hal itu agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Ketua DPR Puan Maharani mengaku kecewa setelah mengetahui FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia di perhelatan Piala Dunia U-20, usai perdebataan atas keikutsertaan Timnas Israel mencuat ke publik.

Hanya saja, ia mengatakan, semua pihak setidaknya harus melihat bahwa memang ada aturan yang tidak memperkenankan Israel hadir di Indonesia.

"Jadi itu harus dilihat dulu," kata dia, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: [HOAKS] Presiden FIFA Pastikan Indonesia Tampil di Piala Dunia U-20

Menurutnya, selama ini DPR mendukung pemerintahh untuk menyelenggarakan kegiatan internasional di Indonesia. Sebab, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakannya.

"Intinya adalah kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah untuk menggelar dan menunjukan bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan event-event internasional," tutur Puan.

"Hanya, yang kami minta itu sebelum melaksanakan hal tersebut agar kemudian ditindaklanjuti atau dilihat dahulu apakah ada aturan-aturan yang nanti tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Jangan sampai aturan itu bertolak belakang dengan pelaksanan dengan event-event yang akan dilaksanakan," sambung Putri Presiden ke-5 RI itu.

Baca juga: Sekjen PDI-P Khawatir Kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U20 Berujung Pemakzulan terhadap Jokowi

Penolakan atas kedatangan Timnas Israel sebelumnya memang disuarakan oleh sejumlah pihak. Salah satunya PDI Perjuangan. Bahkan, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga  merupakan kader banteng, ikut menyuarakan hal tersebut.

Terkait aturan yang disinggung Puan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bahwa ketentuan itu diatur di dalam peraturan menteri luar negeri. 

Hasto mengaku dirinya telah melakukan kajian atas potensi keikutsertaan Timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U-20 sejak awal 2022, jauh sebelum Israel dinyatakan lolos sebagai peserta.

Bahkan, ia menggandeng Saiful Mujani Research Center (SMRC) untuk mencaritahu tingkat penerimaan Israel di Tanah Air. Hasilnya, 67 persen responden resisten terhadap Israel.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Diprediksi Tergerus karena Polemik Piala Dunia U20, Gerindra Bilang Begini

Singkat cerita, berbagai kajian yang telah ia lakukan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 23 Agustus 2022 lalu. 

"Mbak Menlu, jangankan kelompok kanan, PDI-P saja menolak. Jadi tolong Mbak Menlu, sampaikan ke Bapak Presiden, karena kami tidak ingin berbenturan dengan pemerintah," kata Hasto di Program Gaspol! Kompas.com, yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com, Rabu (6/4/2023) malam.

"Sampaikanlah kepada Bapak Presiden, dilobi lah Singapura, (pertandingan) yang melibatkan Israel di Piala Dunia diselenggarakan di Singapura," imbuhnya.

Untuk diketahui bahwa pada 2019 Retno pernah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: PDI-P Tolak Israel di Piala Dunia U-20, Takut Jokowi Dimakzulkan?