Koalisi Besar Dinilai Tengah Incar "Golden Ticket" PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan koalisi besar untuk menghadapi Pemilu 2024 terus disuarakan ke publik.

PDI Perjuangan yang sebelumnya tak ikut di dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan parpol koalisi pemerintahan di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), beberapa waktu lalu, bahkan bersedia menjadi tuan rumah untuk silaturahmi berikutnya.

Pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di markas PAN, disinyalir menjadi awal rencana pembentukan koalisi besar. 

"Kalau kemudian ada kesempatannya PDI-Perjuangan atau Ibu Megawati yang menjadi tuan rumahnya ya silakan juga," ujar Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR-RI, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Pengamat Menilai Capres Koalisi Besar Mengerucut ke Prabowo

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, rencana pembentukan koalisi besar ini akan terus mebayang-bayangi PDI Perjuangan yang hingga kini belum menentukan sikap untuk bergabung ke dalam koalisi.

Diketahui, dari lima partai yang ikut di dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, kelimanya telah bergabung ke dalam koalisi. PKB dan Gerindra bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Raya (KIR), sementara PAN, PPP dan Golkar bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"PDI-P tampaknya juga paham bahwa gerbong koalisi besar tengah mengepung dirinya agar bersedia 'berpuas diri' menempati posisi nomor sebagai posisi cawapres. Karena itu, bagi PDI-P, proposal pencapresan Prabowo yang diajukan koalisi besar itu bisa diartikan sebagai penghinaan," ujar Umam kepada Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Siap Jadi Tuan Rumah, PDI-P Sebut Puan Bakal Undang 5 Parpol Penggagas Koalisi Besar

PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2019 lalu, memiliki kursi yang cukup untuk mengusung sendiri pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Sehingga, bukan perkara mudah untuk menarik PDI-P masuk ke dalam rencana pembentukan koalisi ini.

Apalagi, menurut Umam, Jokowi tidak bergerak sendiri. Sebab, ia memandang, ada peran Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di belakangnya.

Ia pun menduga bahwa tujuan pembentukan koalisi besar ini agar PDI-P menyerahkan "golden ticket"-nya tersebut.

"Namun, PDI-P tampaknya tidak ingin mudah diperdaya oleh agenda kepentingan koalisi besar tersebut. PDI-P membatasi ruang negosiasinya dengan menegaskan bahwa dirinya siap bergabung asal posisi capres diserahkan kepada PDI-P," kata Umam.

Baca juga: Waketum PPP Sebut Tak Ada Arahan Jokowi untuk Jajaki Pembentukan Koalisi Besar

"Karena PDI-P memiliki elektabilitas partai yang lebih tinggi, punya capres potensial yang elektabilitasnya juga lebih tinggi, dan bahkan punya golden ticket yang bisa mengusung calon sendiri," sambung dia.

Senada, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan bahwa bila ingin PDI-P bergabung ke dalam koalisi, tentu syaratnya capres adalah kader banteng.

”Positioning PDI-P adalah pemenang Pemilu 2019, basis pencalonan 2024, kan, hasil Pemilu 2019," kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

"Pada titik itu, kalau PDI-P mengambil posisi capres, ya, wajar-wajar saja, make sense-lah,” tambahnya.