Dominasi Politik Pengusaha: Menuju Neo-Totalitarianisme?

“Saya pun larang anak saya masuk politik agar fokus usaha dulu.” – Jusuf Kalla

PENGGALAN kalimat tersebut sempat dilontarkan oleh Jusuf Kalla, salah satu Mantan Wakil Presiden RI di era pertama Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan sambutan dalam Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia pada 2017 lalu.

Dalam pidatonya, JK menyebut bahwa pengusaha tidak seharusnya masuk ke ranah politik, agar bisa fokus mengembangkan usaha serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Sayangnya, ia menyebut bahwa banyak pengusaha yang kini memilih terjun ke dunia politik pada usia yang relatif masih sangat muda.

Sebagai contoh adalah Sandiaga Uno, yang kala itu baru saja berhasil memenangi pemilihan kepala daerah pada 2017 sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan, hingga saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Fenomena banyaknya pengusaha yang sukses terjun ke dunia politik tak hanya terjadi di lingkungan eksekutif, tetapi juga legislatif.

Selain itu, banyak pula yang menduduki jabatan strategis di lingkungan organisasi partai politik, baik sebagai ketua umum maupun kader.

Nama-nama pengusaha sekaligus politisi terkenal seperti Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, Erick Thohir, Aburizal Bakrie, Bahlil Lahadalia, hingga Luhut Binsar Pandjaitan adalah sederet figur yang seringkali menghiasi media massa sebagai pejabat publik ataupun petinggi partai politik.

Sebuah penelitian bertajuk Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia oleh Defbry Margiansyah, menganalisis jumlah pebisnis atau pengusaha yang berkiprah sebagai legislator di Dewan Perwakilan Rakyat.

Hasilnya, 5 hingga 6 dari 10 anggota DPR saat ini memiliki latar belakang pengusaha, dengan jumlah mencapai 318 orang.

Jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya, dan melebihi setengah dari total anggota parlemen saat ini atau sekitar 55 persen. Sebanyak 45 persen sisanya berasal dari kalangan non-pengusaha.

Fenomena ini membuktikan bahwa di lingkungan legislatif, peran pengusaha tentunya sangat dominan dalam proses legislasi.

Hal ini, sedikit banyak dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan rapat-rapat di DPR yang membahas berbagai isu dan aspirasi masyarakat.

Selama ini, pengusaha dianggap sebagai kaum atau golongan yang memiliki kekuatan tersendiri bagi jalannya roda pemerintahan.

Hal ini didasarkan pada teori trickle-down effect yang digagas pertama kali oleh Hirschman pada 1954.