Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wahyu Suryodarsono
Tentara Nasional Indonesia

Indonesian Air Force Officer, and International Relations Enthusiast

Dominasi Politik Pengusaha: Menuju Neo-Totalitarianisme?

Kompas.com - 04/04/2023, 07:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Konsep Trickle-down effect juga sejalan dengan spillover effect, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, hingga memeratakan distribusi pendapatan.

Tak heran, setiap pemimpin negara, mulai dari era Presiden Soekarno hingga Joko Widodo, selalu mencari cara untuk menggait bantuan dan mengadvokasi kepentingan pengusaha ataupun konglomerat di Indonesia demi membantu jalannya perekonomian negara.

Di era Presiden Soekarno dan Soeharto, para pengusaha seringkali bekerja di balik layar, sehingga oleh Adam Smith, efek positif yang ditimbulkannya dijuluki sebagai the invisible hand.

Namun, yang terjadi saat ini adalah adanya perubahan paradigma para pengusaha, yang semula membantu urusan politik dan perekonomian negara dengan bekerja di balik layar, kini menjadi muncul langsung secara terang-terangan sebagai pejabat publik dan turut ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor pemerintahan.

Fenomena ini ternyata dapat berdampak buruk pada jalannya demokrasi, seperti yang terjadi pada Amerika Serikat di masa kepemimpinan Donald Trump.

Presiden Trump yang juga memiliki latar belakang pebisnis, nyatanya banyak mengambil kebijakan yang sifatnya otoriter, bahkan cederung totaliter.

Indikasi kebijakan totaliter Trump antara lain bersikap represif terhadap media dengan menuding CNN dan New York Times menyebarkan berita palsu dan bersekongkol melawannya, banyaknya konflik kepentingan bisnis Trump selama masa pemerintahannya sebagai presiden, hingga klaim kecurangan yang berujung pada kerusuhan pada Pilpres AS 2020.

Semua dilakukan demi melanggengkan bisnis serta pemerintahannya agar berjalan sebagaimana yang ia mau, dan secara langsung menunjukkan sisi totaliter dari seorang pengusaha sekaligus politisi, yang kini lebih dikenal dengan sebutan neo-totalitarianisme.

Lantas, mengapa dominannya pengaruh pengusaha dalam politik dapat berarah pada lahirnya praktik totalitarianisme baru atau neo-totalitarianisme?

Apa itu Neo-totalitarianisme?

Totalitarianisme menurut kamus Merriam-Webster adalah suatu konsep politik di mana warga negara harus tunduk secara total kepada otoritas kekuasaan negara yang bersifat absolut.

Bentuk pemerintahan totalitarianisme mengatur hampir segala aspek dari kehidupan warga negara, dan merupakan bentuk ekstrem dari otoritarianisme dengan menghalau semua bentuk oposisi serta kelompok-kelompok yang menentang rezim.

Di era lama, totalitarianisme dicirikan dengan kepemimpinan yang bersifat respresif dan militeristik, seperti di Italia oleh Benito Mussolini, Jerman oleh Adolf Hitler, Uni Soviet oleh Joseph Stalin, hingga Kamboja oleh Hun Sen.

Di era modern, nyatanya praktik totalitarianisme juga masih terjadi, meskipun tidak dibalut dengan kepemimpinan militeristrik layaknya era lama.

Salah satu contoh gaya kepemimpinan totaliter di era modern terjadi di India, di mana kebijakan populisme dan pembatasan kebebasan sipil oleh Perdana Menteri Narendra Modi membuktikan bahwa kepemimpinan totaliter tetap dapat eksis meskipun negara tersebut menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya.

Perbedaan konsep totalitarianisme maupun neo-totalitarianisme di era lama dan baru sebenarnya hanya terletak pada pendekatannya saja.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com