PDI-P Tak Hadir di Acara PAN, Wasekjen PDI-P: Yang Diundang Ketua Umum, Enggak Bisa Diwakili

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo mengungkapkan bahwa partainya tidak bisa mengirimkan perwakilan untuk hadir di acara silaturahmi ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (2/4/2023).

Sebab, undangan ditujukan untuk Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Loh yang diundang ketua umum. Ketua umum-nya lagi di luar negeri, gimana? Saya kan enggak bisa mewakili," kata Arif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Dari undangan tersebut, Arif menilai tidak ada seorang pun yang wajib hadir dalam acara PAN selain Megawati.

Baca juga: Bantah Jokowi Marah ke PDI-P, PAN Jelaskan Ketidakhadiran Megawati di Silaturahmi Ketum Parpol

Akan tetapi, Megawati berhalangan karena tengah berada di luar negeri. Oleh karenanya, tak ada seorang pun perwakilan PDI-P yang hadir.

"Ibu lagi di luar negeri. Yang diundang ketua umum. Pak Arif Wibowo wakil sekjen, bukan ketua umum. Maka yang wajib hadir adalah ketua umum," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait wacana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung menjadi koalisi besar, PDI-P menyambut positif.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah PDI-P bakal ikut dalam koalisi besar tersebut ke depannya.

"Apakah itu sudah menunjuk tentang satu koalisi besar dan seterusnya, kita lihat perkembangannya," kata Arif Wibowo.

Anggota Komisi II DPR ini memastikan bahwa PDI-P terus berkomunikasi dengan semua partai, utamanya partai koalisi pemerintah saat ini.

Baca juga: Megawati Tak Hadir Silaturahmi Ketum Parpol Bareng Jokowi, Diduga “Panas” karena Piala Dunia U20 Batal

Untuk diketahui, ketidakhadiran Megawati Soekarnoputri dalam acara silaturahmi ketua umum partai politik pendukung pemerintah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan tanda tanya.

Bahkan, muncul dugaan bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati memanas imbas pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Pasalnya, PDI-P sempat lantang menyuarakan penolakan kepesertaan timnas Israel dalam turnamen sepak bola dunia yang sedianya digelar di Tanah Air pada Mei-Juni 2023 itu.

"Ada gangguan psikologis antara Presiden dan PDI Perjuangan. Sangat mungkin ini merupakan buntut dari pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Senin.

Baca juga: Menguatnya Sinyal Pembentukan Koalisi Besar di Tengah Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh

Tak hanya PDI-P, dua kepala daerah yang juga kader partai banteng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, juga sempat menyuarakan penolakan kepesertaan timnas Israel.

Menurut Bawono, sikap yang berujung pada batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu seakan menusuk presiden dari belakang.

Ia mengatakan, seolah-olah kebijakan pemerintah yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya tak didukung oleh kepala daerah dan partai pengusung presiden sendiri.

“Ironis karena sikap PDI Perjuangan dan kedua gubernur tersebut telah berkontribusi dalam mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional,” ujar Bawono.

Baca juga: Bantah Jokowi Marah ke PDI-P, PAN Jelaskan Ketidakhadiran Megawati di Silaturahmi Ketum Parpol