Salin Artikel

PDI-P Tak Hadir di Acara PAN, Wasekjen PDI-P: Yang Diundang Ketua Umum, Enggak Bisa Diwakili

Sebab, undangan ditujukan untuk Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Loh yang diundang ketua umum. Ketua umum-nya lagi di luar negeri, gimana? Saya kan enggak bisa mewakili," kata Arif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Dari undangan tersebut, Arif menilai tidak ada seorang pun yang wajib hadir dalam acara PAN selain Megawati.

Akan tetapi, Megawati berhalangan karena tengah berada di luar negeri. Oleh karenanya, tak ada seorang pun perwakilan PDI-P yang hadir.

"Ibu lagi di luar negeri. Yang diundang ketua umum. Pak Arif Wibowo wakil sekjen, bukan ketua umum. Maka yang wajib hadir adalah ketua umum," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait wacana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung menjadi koalisi besar, PDI-P menyambut positif.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah PDI-P bakal ikut dalam koalisi besar tersebut ke depannya.

"Apakah itu sudah menunjuk tentang satu koalisi besar dan seterusnya, kita lihat perkembangannya," kata Arif Wibowo.

Anggota Komisi II DPR ini memastikan bahwa PDI-P terus berkomunikasi dengan semua partai, utamanya partai koalisi pemerintah saat ini.

Bahkan, muncul dugaan bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati memanas imbas pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Pasalnya, PDI-P sempat lantang menyuarakan penolakan kepesertaan timnas Israel dalam turnamen sepak bola dunia yang sedianya digelar di Tanah Air pada Mei-Juni 2023 itu.

"Ada gangguan psikologis antara Presiden dan PDI Perjuangan. Sangat mungkin ini merupakan buntut dari pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Senin.

Tak hanya PDI-P, dua kepala daerah yang juga kader partai banteng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, juga sempat menyuarakan penolakan kepesertaan timnas Israel.

Menurut Bawono, sikap yang berujung pada batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu seakan menusuk presiden dari belakang.

Ia mengatakan, seolah-olah kebijakan pemerintah yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya tak didukung oleh kepala daerah dan partai pengusung presiden sendiri.

“Ironis karena sikap PDI Perjuangan dan kedua gubernur tersebut telah berkontribusi dalam mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional,” ujar Bawono.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/18101301/pdi-p-tak-hadir-di-acara-pan-wasekjen-pdi-p-yang-diundang-ketua-umum-enggak

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke