Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Temui Prabowo, Pengamat: Nasdem Tak Mau Terkunci dengan Demokrat-PKS...

Kompas.com - 08/03/2023, 05:51 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai Partai Nasdem tidak ingin hanya terkunci dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saja untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, bisa saja ada kesepakatan yang tidak tercapai di internal Koalisi Perubahan, yang mengakibatkan Nasdem harus mencari koalisi penyeimbang.

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (5/3/2023).

"Nasdem seperti berupaya mencari pengimbang di internal Koalisi Perubahan. Agar nantinya Nasdem tidak terkunci hanya dengan Demokrat dan PKS jika nanti ada kesepakatan politik yang tidak clear di internal koalisi," ujar Hanta saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Prabowo: Kalau Nasdem Dukung Anies, Ya Sudah Kita Hadapi, Rakyat yang Akan Memilih

Akan tetapi, Hanta meyakini bahwa pertemuan Prabowo dan Surya Paloh juga merupakan silaturahmi antara dua sahabat yang memiliki pengalaman panjang di dunia kontestasi politik.

Walaupun, baik Paloh dan Prabowo memiliki tendensi untuk tidak bersama-sama dalam satu koalisi, di mana Gerindra mendukung Prabowo dan Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan.

"Keduanya mempertontonkan bagaimana berkompetisi dan menghormati pilihan satu sama lain. Sepakat untuk tidak sepakat dalam satu perahu koalisi. Sebuah kedewasaan politik yang bagus diperlihatkan," kata Hanta Yuda.

Menurut Hanta, pertemuan Prabowo dan Paloh memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menjaga Pemilu 2024 yang damai dan kondusif.

Baca juga: Prabowo dan Anies Diyakini Bakal Rebutan Pendukung-Relawan karena Sudah Tak Satu Kubu Lagi

Ia mengatakan, keduanya mempertontonkan bahwa berbeda pilihan politik itu hal yang wajar. Tetapi, persatuan tetap harus di atas segalanya.

"Namun lebih jauh, jika dilihat dari sisi Nasdem, bertemu dengan pimpinan partai politik di koalisi pemerintah bisa dibaca sebagai upaya untuk berdamai dengan koalisi, karena Nasdem 2024 telah memutuskan capres dan partai koalisi yang diametral dengan posisi pemerintah saat ini," ujar Hanta.

Untuk itu, kata Hanta, Nasdem juga tetap berupaya menjaga keharmonisan di dalam koalisi pemerintahan, mengingat Nasdem masih berada di posisi tersebut.

Ia menduga Nasdem tidak ingin ada gejolak di internal koalisi pemerintahan dengan keputusan mereka mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Sebagai informasi, saat ini Koalisi Perubahan yang berisi Nasdem, Demokrat, dan PKS masih belum resmi dideklarasikan.

Akan tetapi, masing-masing dari partai tersebut sudah sepakat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Baca juga: Prabowo-Surya Paloh Sepakat Hormati Pilihan Masing-masing pada Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com