Wapres Tegaskan Pemerintah Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah tetap melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meski Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan tahapan Pemilu 2024 mesti ditunda.

Ma'ruf mengatakan, persiapan terus berlanjut karena putusan PN Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

"Persiapan tentu berlanjut, semua (tahapan) yang (dilakukan) berlanjut, ini kan baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Baca juga: PSHK: Pemilu Harus Dilaksanakan 5 Tahun Sekali, Tidak Bisa Ditawar

Ma'ruf menuturkan, pemerintah juga akan menunggu proses hukum yang berjalan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Itu nanti akan ada proses, kita tunggu saja, pemerintah juga nanti bersikap," kata dia.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengakui bahwa putusan PN Jakarta Pusat tersebut mengundang perdebatan sehingga pemerintah juga akan mengkajinya.

"Karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya, apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini yang sedang dilakukan pengkajian ya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Istana: Pemerintah Tetap Dukung Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

Diberitakan, PN Jakarta Pusat memenangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas gugatan perdata mereka terhadap KPU, Kamis (2/3/2022).

Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Adapun Prima melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Namun, Prima merasa telah memenuhi syarat keanggotaan tersebut dan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi.

Sementara itu, Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo meminta publik untuk mempelajari lebih detail putusan tersebut.

Baca juga: KY Bakal Klarifikasi Hakim yang Perintahkan Tak Lanjuti Tahapan Pemilu 2024

Menurut Zulkifli, putusan majelis hakim terhadap gugatan tersebut bukan menunda pemilu tetapi tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu yang tengah berjalan.

"Itu saya tidak mengartikan (menunda pemilu) seperti itu, tidak. Jadi silakan rekan-rekan mengartikan itu, tapi bahasa putusan itu ya menunda tahapan," kata Zulkilfi, Kamis. Jadi rekan-rekan kalau mengartikan menunda pemilu itu, saya tidak tahu. Amar putusannya tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu," tegasnya.